Jelang pemilihan Kepala Daerah serentak mendatang, Gubernur Sulawesi Tengah diharapkan dapat mengevaluasi Penjabat Bupati Parigi Moutong Richard Arnaldo Djanggola sebab dinilai miliki keterkaitan emosional dengan sejumlah Politisi.
Hal itu diungkapkan Praktisi Hukum Hasbar, SH kepada awak media saat ditemui disalah satu cafe di Parigi, Jumat (07/06/2)
Hasbar menilai nama Richard Arnaldo Djanggola yang menjabat Pj Bupati Parimo, semestinya juga masuk dalam daftar evaluasi tersebut, karena memiliki keterkaitan emosional dengan sejumlah politisi yang akan terlibat, dalam agenda politik di daerah terkhusus di Kabupaten Parigi Moutong.
“Contohnya, dalam konteks Pemilu pada Februari 2024. Saat itu, kedua orang tua Pj Bupati Parimo ikut mencalonkan sebagai anggota legislatif,” ungkap Hasbar
Dirinya menduga, Richard Arnaldo yang secara emosional merupakan anak kandung dari kedua politisi tersebut, memberikan bantuan ke Longki Djanggola sebagai Caleg DPR RI, dan Hj Zalzulmida A Djanggola yang nyaleng di DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pilihan (Dapil) Kabupaten Parimo.
Sehingga, untuk menghindari resistensi politik pada Pilkada yang diagendakan serentak pada 27 November 2024, Gubernur Sulawesi Tengah harus mengevaluasi Pj Bupati Richard Arnaldo.
Ditambah lagi dalam proses penjaringan Kepala Daerah yang saat ini dilakukan terdapat Paman dari Penjabat Bupati Parigi Moutong yang turut menyatakan diri akan maju sebagai Calon Bupati dalam kontestasi Pilkada mendatang.
“Kemudian Pilkada dekat mata. Kalau misalnya pak Badrun Nggai maju pada Pilkada. Ini kan Paman dari Pj Bupati Parimo,” imbuhnya.
Hasbar menyarankan Gubernur Sulawesi Tengah menunjuk Pj Bupati Parimo yang tidak berafiliasi dengan keluarga politisi, netral alias tidak memiliki kepentingan politik praktis.
Harapannya, Gubernur Sulawesi Tengah dapat merekomendasikan kembali kepada Menteri Dalam Negeri agar menunjuk Pj Bupati Parigi Moutong yang tidak berafiliasi dengan keluarga Politisi, netral alias tidak memiliki kepentingan politik praktis sehingga bisa menjalankan roda pemerintahan dengan baik hingga terpilihnya bupati yang baru.
“Harusnya Gubernur menempatkan Pj Bupati yang netral, sehingga bisa menjalankan tugas di masa transisi kepemimpinan di Kabupaten Parimo,” tukasnya.
Di kesempatan berbeda Richard Arnaldo Djanggola merasa tidak khawatir bila kinerjanya akan dievaluasi baik Menteri Dalam Negeri, Gubernur, bahkan DPRD sekalipun.
Tak terlepas, kata dia, mengenai dugaan keterlibatannya melakukan politik praktis di Pemilu 2024.
“Tergantung yang melakukan evaluasi. Pada dasarnya, saya menerima apapun haslinya. Bisa dilihat dengan kondisi kemarin (Pemilu 2024), apakah memang saya ada keberpihakan atau tidak,” kata Richard, ditemui usai rapat paripurna di Gedung DPRD Parimo, Senin, 10 Juni 2024.
Richard pun menghargai pandangan dan argumentasi pihak-pihak yang menganggapinya tidak netral.
Bahkan, Putra sulung Mantan Bupati Parigi Moutong dan Gubernur Sulteng dua periode itupun mendorong agar para pihak melaporkan dugaan tersebut ke lembaga yang berwenang melakukan evaluasi beserta bukti-bukti.
“Itu argumen dari masing-masing orang. Terserah, kalau memang orang itu berpikir demikian (berpihak), jika ada bukti-bukti terkait, silahkan dilaporkan kepada lembaga-lembaga yang melakukan evaluasi, misalnya DPRD, Gubernur, dan Mendagri,” pungkas Richard.
