Bicaranews.online — Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) menyampaikan pandangan akhir terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang utama DPRD, Senin (29/9/2025).
Pandangan akhir tersebut dibacakan oleh Sekretaris Fraksi NasDem, Salimun Mantjabo, yang menyoroti sejumlah aspek strategis dalam tata kelola pemerintahan daerah. Fraksi NasDem menekankan agar pemerintah daerah mempercepat realisasi belanja publik, mengurangi kegiatan seremonial yang tidak berdampak langsung, serta memprioritaskan program yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Program yang langsung menyentuh kepentingan rakyat harus menjadi prioritas utama. Kegiatan seremonial yang minim manfaat sebaiknya dikurangi,” ujar Salimun saat membacakan pandangan akhir Fraksi NasDem.
Selain itu, Fraksi NasDem juga menyoroti kesejahteraan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan pegawai paruh waktu. Mereka mendesak agar pembayaran gaji dilakukan tepat waktu karena hal itu merupakan hak dasar yang menunjang kehidupan para pegawai.
Baca juga: [Bupati Parimo Tegas: Tidak Ada Lagi Izin Tambang di Kayuboko!]
Fraksi NasDem turut memberikan perhatian terhadap pengisian jabatan tinggi pratama di lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Mereka mengusulkan agar Bupati Parimo, Erwin Burase, melaksanakan job fit terhadap kepala OPD sebelum pelaksanaan assessment guna memastikan penempatan pejabat lebih objektif dan sesuai kebutuhan daerah.
“Penataan birokrasi harus berbasis kompetensi, bukan tekanan politik atau kepentingan kelompok,” tegas Fraksi NasDem.
Selain itu, Fraksi NasDem juga mendorong perampingan SKPD serumpun untuk mengefisienkan penggunaan anggaran, terutama di tengah berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Langkah efisiensi fiskal ini dinilai penting untuk meningkatkan kinerja birokrasi dan memperkuat pelayanan publik.
Baca juga: [Peringati HAB ke-78, Kemenag Tekankan Netralitas ASN Jelang Pemilu 2024]
Isu lain yang turut menjadi perhatian Fraksi NasDem ialah potensi konflik antara kepala desa dan masyarakat. Mereka meminta pemerintah daerah segera melakukan langkah antisipatif agar persoalan di tingkat desa tidak berkembang menjadi konflik terbuka.
“Dengan berbagai masukan ini, kami berharap pemerintah daerah segera menindaklanjutinya demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas,” pungkas Salimun.
Baca juga: [Aksi Protes Tiga Hari: Isram-Nasar dan 1.500 Pendukung Bergerak Menuju Bawaslu Parigi Moutong]
Pandangan akhir ini menegaskan komitmen Fraksi NasDem dalam mengawal pembangunan, memperkuat reformasi birokrasi, dan memastikan pelayanan publik di Kabupaten Parigi Moutong berjalan secara transparan serta berkeadilan.
