Fraksi PKB Soroti Pembatasan Akses ke Kantor Bupati, Erwin Burase Janji Tinjau Ulang

Bicaranews.online Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Candra Setiawan, menyoroti kebijakan pembatasan akses masuk ke Kantor Bupati Parigi Moutong yang dinilai menyulitkan masyarakat.

Sorotan tersebut disampaikan Candra dalam Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024, yang digelar di ruang sidang utama DPRD, Senin (16/6/2025).

“Beberapa minggu terakhir kalau rakyat mau masuk harus punya akses. Sementara hal ini belum pernah berlaku di zaman bupati-bupati sebelumnya,” ujar Candra di hadapan peserta rapat.

Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan stigma negatif di awal pemerintahan Bupati Erwin Burase dan Wakil Bupati Abdul Sahid, mengingat keduanya dikenal dekat dengan masyarakat sejak masa kampanye.

“Antusiasme masyarakat untuk bertemu langsung dengan kepala daerah sangat tinggi. Kalau dibatasi, malah terkesan eksklusif. Ini pernah kami sampaikan juga saat RDP bersama Sekretariat Daerah,” tegasnya.

Candra menyarankan agar pembatasan diberlakukan hanya di area dalam kompleks kantor bupati, bukan di pintu utama, agar masyarakat tetap dapat berkunjung tanpa hambatan.

“Kami berharap Bapak Bupati dapat mempertimbangkan kembali kebijakan ini. Banyak tokoh masyarakat juga menyampaikan keberatan, padahal kami tahu kebijakan ini bukan inisiatif langsung dari Bupati dan Wakil Bupati,” ujarnya menambahkan.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, menyatakan akan segera memerintahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk meninjau kembali sistem pembatasan akses tersebut.

“Kita tidak bisa membatasi masyarakat bertamu. Kantor ini terbuka untuk siapa saja, hanya tentu tidak 24 jam, karena saya juga butuh istirahat. Mungkin malam hanya sampai jam 10,” jelas Erwin.

Selain itu, Erwin juga menegaskan agar para kepala OPD dan ASN tidak lagi melakukan kunjungan kerja ke rumah jabatan pada malam hari.

“Semua urusan pekerjaan cukup diselesaikan di kantor. Saya baru tahu soal kebijakan akses itu dari Pak Candra, karena memang sejak awal menjabat, tamu yang datang sangat banyak,” tambahnya.

Erwin menegaskan bahwa dirinya tetap terbuka terhadap aspirasi masyarakat, sebagaimana kebiasaannya sejak menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.

“Semakin banyak masukan dari masyarakat, semakin banyak pula solusi yang bisa kita cari bersama,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *