Pemerintah Daerah Parigi Moutong terkhusus Dinas Sosial diminta untuk membuka kepada khalayak publik terkait data anak dari Komunitad Adat Terpencil (KAT) serta Masyarakat Umum/Miskin yang ikut program beasiswa sekolah di Polteknik Kesejahteraan Sosial Bandung bersama Kementrian Sosial.
Hal tersebut diungkapkan Fahriyanto salah satu pemuda asal Desa Eeya, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah kepada sejumlah awak media, Senin (08/07/24)
Fahriyanto menyayangkan program beasiswa dari Kementrian Sosial yang berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong untuk masyarakat KAT sosialisasinya tidak masif.
Tidak masifnya informasi program beasiswa tersebut menurutnya patut menjadi dugaan publik soal spekulasi serta anggapan dikalangan masyarakat beasiswa ini hanya diperuntukkan untuk orang tertentu yang pastinya memiliki akses di internal Pemerintahan.
“Kami sangat sayangkan program beasiswa dari Kementrian Sosial untuk masyaratkat kurang mampu dan masyarakat dari Komunitas adat terpencil (KAT) sosialisasinya tidak masif, maka dengan demikian wajar mucul spekulasi dan anggapan di masyarakat program beasiswa ini hanya di peruntukan untuk orang-orang tertentu yang memiliki akses dengan Pemerintah atau berdasarkan rekomendasi yang di siapkan Pemerintah tanpa melalui proses seleksi yang terbuka dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan,” tutur Fahriyanto
Ia juga menanyakan sampai dengan hari ini nama-nama yang ikut dalam program tersebut belum dibuka ke publik. Padahal saat ini era keterbukaan informasi yang serba praktis melalui digital sangat mudah, ditambah lagi informasi pendidikan gratis seperti ini harus tersampaikan dengan jelas. Jangan sampai dugaan dalam pemberitaan memang benar adanya terkait beasiswa progran Kementrian bersama Pemda dimanfaatkan oleh keluarga maupun kolega dari para pejabat daerah, ungkapnya.
Baca juga : Terkesan Kesal Disoroti, Kadis Sosial Parimo Ungkap Nama Pejabat Anaknya Ikut Program Kuliah di Poltekesos
Fahriyanto berharap terlepas dari segala dugaan yang ada dapat menjadi atensi khusus para pemangku kebijakan, agar pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan khususnya di daerah terpencil bisa merasakan.
Dalam pemberitaan media ini sebelumnya dugaan program beasiswa Kementrian Sosial bekerjasama dengan Pemerintah Daerah diisi oleh anak pejabat telah ditanggapi oleh Dinas Sosial Parigi Moutong selaku OPD teknis yang menangani dan menyebutkan bukan suatu yang masalah jika anak pejabat ikut mendaftar dalam program tersebut sebab ada kategori umum yang diberikan jatah.
Pernyataan tersebut diungkapkan langsung oleh Yanuari Gulo Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial di Dinas Sosial Parigi Moutong dalam konfirmasinya, Jumat (05/07/24) via telefon seluler kepada wartawan.
Sebab kata ia, saat ini Dinas Sosial Parigi Moutong dalam nota kesepahaman Pemda Parigi Moutong bersama Kementrian Sosial serta perjanjian kerjasama dengan Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung memberikan formasi 10 calon mahasiswa baru dari KAT dan 5 orang dari masyarakat umum dengan proses seleksi yang akan dilaksanakan secara mandiri oleh Poltekesos untuk ikut kuliah program sarjana terapan kesejahteraan sosial dengan biaya UKT/SPP ditanggung seluruhnya oleh Kementrian Sosial.
Sementara pihak Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong hanya menanggung biaya lauk pauk, pondokan, penelitian, dan lain-lain.
Diketahui saat ini proses sosialisasi oleh Dinas Sosial kepada masyarakat Parigi Moutong maupun tahapan pendaftaran telah selesai dilaksanakan.
