Bicaranews.online — Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, yang membahas pandangan fraksi-fraksi terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2026, pada Rabu (13/8/2025), berlangsung panas dan diwarnai hujan interupsi.
Rapat yang dihadiri Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, dan Wakil Bupati, H. Abdul Sahid, tersebut memanas setelah anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohammad Fadli, melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah daerah.
Dalam pandangannya, Fadli menduga Pemkab Parigi Moutong menjadikan isu daerah terpencil sebagai komoditas politik untuk memperoleh bantuan dari pemerintah pusat.
“Saat 4 Juli 2025 kita audiensi di Badan Anggaran DPR RI bersama Sekda dan Bappelitbangda, kita sepakat menjadikan problem daerah terpencil sebagai isu utama. Tetapi dalam dokumen usulan ke pusat, justru tidak ada satu pun program khusus untuk daerah terpencil,” tegas Fadli.
Legislator dari dapil II, yang juga berasal dari Kecamatan Mepanga, menilai wilayah dapil II dan III merupakan kantong kemiskinan terbesar di Parigi Moutong. Menurut data yang ia sampaikan, lebih dari 14 persen penyumbang angka kemiskinan berasal dari daerah-daerah tersebut, terutama Kecamatan Tinombo, Sidoan, Tinombo Selatan, Palasa, dan Tomini.
Fadli mengaku masih menyimpan dokumen resmi pengajuan usulan program Pemkab yang disepakati bersama DPRD, namun tidak menemukan satu pun program spesifik yang menyasar peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah terpencil.
“Saya menyimpulkan bahwa kondisi daerah terpencil yang tidak tersentuh pembangunan adalah situasi yang disengaja, terencana, dan tersistematis,” ujarnya lantang.
Selain itu, Fadli juga menyoroti lemahnya penertiban tambang ilegal (PETI) di Parigi Moutong. Ia menyinggung pernyataan Wakil Bupati Abdul Sahid pada 16 Juni 2025 yang berjanji akan menindak tegas aktivitas PETI.
“Sudah dua bulan sejak janji itu diucapkan, bukan semakin tertib, tapi semakin semrawut. Di desa saya, Sipayo, dulu hanya satu atau dua ekskavator, sekarang sudah ada lima alat berat beroperasi,” ungkapnya.
Fadli menegaskan, dirinya tidak menolak investasi di Parigi Moutong, namun menuntut agar setiap investasi berorientasi pada keberlanjutan sektor pertanian, peningkatan PAD, dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat lokal sesuai amanat undang-undang.
“Ini menjadi catatan penting untuk ditindaklanjuti,” pungkasnya.
