Bicaranews.online – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi yang membahas persiapan penetapan Upah Minimum Tahun 2027, perlindungan sosial, serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap program pembangunan 3 juta rumah, Senin (16/11/2026).
Rapat yang digelar secara virtual tersebut dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, dan diikuti organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, Kodim 1306 Kota Palu, serta Polres Parigi Moutong dari Ruang Rapat Bupati Parigi Moutong.
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya pengendalian inflasi untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Tito, kenaikan harga barang dan jasa berpengaruh langsung terhadap biaya hidup masyarakat, terutama apabila tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan.
Ia menjelaskan, pemerintah perlu menjaga keseimbangan harga agar tidak memberatkan konsumen, tetapi tetap memberikan keuntungan bagi produsen, petani, nelayan, dan pelaku usaha. Upaya tersebut juga harus disertai perlindungan daya beli masyarakat agar kebutuhan hidup dapat terpenuhi secara layak.
Terkait penetapan Upah Minimum Tahun 2027, Tito meminta pemerintah memperhatikan keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan kemampuan pengusaha. Penetapan upah perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah agar pekerja memperoleh perlindungan tanpa mengabaikan keberlangsungan aktivitas dunia usaha.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, memaparkan pola inflasi pada November berdasarkan data empat tahun terakhir. Ia menyebutkan, periode tersebut cenderung mengalami inflasi yang dipengaruhi kenaikan harga pangan bergejolak.
Amalia juga menjelaskan bahwa inflasi Oktober 2026 antara lain dipengaruhi kenaikan harga cabai merah, cabai rawit, tomat, sawi hijau, serta tarif angkutan udara. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah dalam mengantisipasi potensi kenaikan harga pangan menjelang November dan Desember.
Dalam kesempatan yang sama, Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah lebih aktif memantau harga dan ketersediaan bahan pokok secara langsung di lapangan. Jika ditemukan kenaikan harga komoditas, pemerintah daerah diminta segera mencari langkah penanganan.
Ia juga mendorong keterlibatan TNI melalui Komando Distrik Militer (Kodim) bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk memperkuat pemantauan dan pengendalian inflasi.
Melalui koordinasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong diharapkan memperkuat kerja sama lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga, melindungi daya beli masyarakat, serta mendukung kebijakan pemerintah pusat terkait upah minimum, perlindungan sosial, dan pembangunan perumahan.






