Optimalisasi Pembangunan Daerah, Bappelitbagda Parimo Matangkan Formasi Jabatan Fungsional Perencana

Peserta Rapat Penyusunan Dokumen Output Kinerja Serta Simulasi Perhitungan Jabatan Fungsional

Bicaranews.online / Parigi Moutong – Sulawesi Tengah – Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbagda) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) bergerak cepat menyinkronkan roda birokrasi demi mengawal prioritas pembangunan daerah. Langkah strategis ini diwujudkan melalui agenda Penyusunan Dokumen Output Kinerja Serta Simulasi Perhitungan Jabatan Fungsional yang digelar di Aula Bappelitbagda pada Kamis (23/1/2025).

Kepala Bappelitbagda Kabupaten Parigi Moutong, Irwan, menegaskan bahwa simulasi ini bukan sekadar rutinitas hitung-hitungan angka atau kebutuhan formasi secara kuantitatif. Lebih dari itu, agenda ini dirancang sebagai langkah krusial untuk memastikan penempatan Jabatan Fungsional Perencana (JFP) berada di posisi yang tepat dan strategis, sehingga mampu mengawal program kerja daerah secara efektif dan efisien.

Selain sebagai instrumen penataan instansi, simulasi ini juga berfungsi sebagai ruang edukasi untuk menyamakan persepsi seluruh perangkat daerah mengenai regulasi terbaru. Proses perhitungan formasi ini mengacu ketat pada aturan yang berlaku, termasuk Permenpan RB Nomor 13 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Perencana serta regulasi turunan lainnya yang relevan agar tata kelola kepegawaian tetap akuntabel.

Melalui forum intensif ini, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong membidik tiga output utama demi kemajuan daerah. Target pertama adalah pemetaan kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Perencana yang akurat guna mengidentifikasi kebutuhan riil di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mendukung program kerja. Kedua, peningkatan kapasitas dan pemahaman regulasi agar setiap instansi mampu merumuskan kebutuhan SDM mereka secara mandiri dan tepat sasaran.

Terakhir, hasil akhir dari simulasi ini nantinya akan dikonversi menjadi rekomendasi kebijakan strategis. Dokumen kepegawaian yang lahir dari proyeksi matang ini bakal menjadi acuan utama bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan mutasi, promosi, dan pengisian jabatan, khususnya yang berkaitan langsung dengan sektor perencanaan pembangunan daerah di masa depan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *