Bicaranews.online – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menjajaki kerja sama dengan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk membuka akses pendidikan tinggi vokasi bagi anak-anak nelayan dan pembudidaya ikan. Inisiatif tersebut dibahas dalam audiensi di Jakarta, Rabu (1/7/2026), sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor kelautan dan perikanan.
Audiensi dipimpin Bupati Parigi Moutong Erwin Burase bersama jajaran organisasi perangkat daerah, termasuk Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Irwan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, serta perangkat daerah terkait. Pertemuan difokuskan pada penyelarasan program pemerintah pusat dengan kebutuhan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Parigi Moutong.
Selain membahas peluang pendidikan vokasi, pertemuan juga membicarakan pengembangan pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi tenaga kerja, serta peningkatan kapasitas penyuluh perikanan yang mendampingi masyarakat pesisir. Bappelitbangda berperan dalam mengoordinasikan sinkronisasi rencana pengembangan sumber daya manusia dengan prioritas pembangunan daerah agar dapat terintegrasi dengan program kementerian.
Bupati Erwin Burase mengatakan pemerintah daerah memilih membangun komunikasi langsung dengan pemerintah pusat untuk memperluas akses masyarakat terhadap berbagai program nasional, terutama di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
“Di tengah efisiensi anggaran, pemerintah daerah tidak boleh hanya menunggu. Kita harus aktif menjemput program pemerintah pusat agar pembangunan tetap berjalan dan masyarakat tetap merasakan manfaatnya. Karena itu, saya datang langsung untuk memperjuangkan peningkatan kualitas SDM pelaku usaha perikanan di Parigi Moutong,” ujarnya.
Salah satu peluang yang dibahas dalam audiensi tersebut adalah akses bagi anak-anak pelaku utama perikanan, termasuk anak nelayan dan pembudidaya ikan, untuk mengikuti pendidikan Diploma III (D3) dan Diploma IV (D4) pada perguruan tinggi vokasi di bawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Apabila program tersebut direalisasikan, peserta yang lolos seleksi akan memperoleh pembiayaan pendidikan dari KKP yang mencakup biaya kuliah, seragam, asrama, serta kebutuhan makan selama masa pendidikan. Skema tersebut diharapkan dapat memperluas kesempatan menempuh pendidikan tinggi bagi keluarga nelayan yang memiliki keterbatasan ekonomi.
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong juga menyatakan kesiapan memfasilitasi tahapan seleksi di daerah, termasuk pelaksanaan tes akademik dan pemeriksaan kesehatan, sehingga calon peserta tidak perlu menanggung biaya tambahan untuk mengikuti proses awal penerimaan.
Peserta yang memenuhi persyaratan nantinya berpeluang menempuh pendidikan di Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta, Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone di Sulawesi Selatan, serta Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung di Sulawesi Utara.
Menurut Erwin, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam mendukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan yang merupakan salah satu potensi ekonomi utama Kabupaten Parigi Moutong.
“Harapan kita, ketika anak-anak nelayan ini lulus, mereka tidak hanya siap bekerja sebagai tenaga profesional, tetapi juga mampu menjadi wirausaha muda yang mengelola potensi kelautan kita menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas,” katanya.
Dalam audiensi tersebut, BPPSDM KP juga menyatakan kesiapan memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong melalui pengembangan pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi tenaga kerja, serta peningkatan kapasitas penyuluh perikanan. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan produktivitas sektor perikanan sekaligus memperkuat daya saing sumber daya manusia di wilayah pesisir.
Hasil pembahasan akan ditindaklanjuti melalui koordinasi teknis antara Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bagi pemerintah daerah, penguatan kapasitas sumber daya manusia di sektor kelautan dan perikanan menjadi bagian dari perencanaan pembangunan jangka panjang untuk meningkatkan nilai tambah hasil perikanan, memperluas peluang kerja, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
