Bicaranews.online – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok setelah mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian secara virtual, Senin (13/7/2026). Fokus pengendalian diarahkan pada komoditas strategis seperti beras, ikan, cabai, dan bawang yang berpengaruh terhadap inflasi serta daya beli masyarakat.
Rapat koordinasi tersebut diikuti Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Aswini Dimpel, bersama perangkat daerah terkait. Dalam pertemuan itu, pemerintah pusat meminta seluruh daerah memperkuat upaya menjaga stabilitas harga, terutama untuk komoditas pangan yang menjadi penyumbang utama inflasi.
Usai mengikuti rapat, Aswini meminta organisasi perangkat daerah segera menindaklanjuti arahan pemerintah pusat melalui pemantauan harga dan distribusi pangan di lapangan.
Salah satu perhatian pemerintah daerah adalah harga beras, khususnya beras yang diperdagangkan di luar skema Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Pemerintah akan menelusuri rantai distribusi mulai dari penggilingan hingga pasar guna mengetahui struktur biaya dan harga jual yang wajar.
Menurut Aswini, hasil pemantauan tersebut akan menjadi dasar penyusunan informasi harga yang dapat diakses masyarakat sehingga tercipta transparansi dalam perdagangan beras di daerah.
Selain beras, pemerintah daerah juga menyoroti kenaikan harga ikan yang dalam beberapa waktu terakhir menjadi perhatian masyarakat. Perangkat daerah terkait diminta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kondisi tersebut, mulai dari cuaca, aktivitas penangkapan ikan, distribusi, hingga biaya operasional nelayan.
“Hasil identifikasi akan menjadi dasar dalam menyusun langkah pengendalian yang lebih tepat sasaran sesuai penyebab kenaikan harga,” kata Aswini.
Dalam upaya menjaga stabilitas harga, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong juga akan memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Bank Indonesia, pelaku usaha, dan instansi teknis. Sinergi tersebut diharapkan dapat menghasilkan strategi pengendalian inflasi yang lebih efektif, baik dari sisi ketersediaan pasokan maupun kelancaran distribusi.
Di sektor pertanian dan usaha mikro, pemerintah daerah akan terus mendorong pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan kapasitas produksi masyarakat sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi lokal.
Sementara itu, untuk menjaga pasokan cabai, pemerintah akan melanjutkan program pemanfaatan pekarangan pangan dengan mengajak masyarakat menanam cabai di lingkungan rumah. Penyaluran bibit kepada petani juga dijadwalkan kembali pada Agustus mendatang sebagai bagian dari upaya menjaga ketersediaan produksi.
Adapun untuk komoditas bawang, pemerintah daerah berencana menjajaki kerja sama antara pelaku usaha dan pemasok guna memperlancar distribusi serta menjaga kestabilan harga di tingkat konsumen. Pemantauan juga akan dilakukan secara berkala mulai dari tingkat produsen hingga pasar untuk mendeteksi potensi gangguan pasokan maupun lonjakan harga.
Melalui berbagai langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berharap stabilitas harga kebutuhan pokok dapat tetap terjaga sehingga daya beli masyarakat tidak terganggu, sekaligus mendukung pengendalian inflasi daerah sesuai arahan pemerintah pusat.
