Bicaranews.online – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menargetkan produktivitas padi di wilayahnya meningkat dari rata-rata 4 ton menjadi 6 ton per hektare pada 2027 sebagai bagian dari upaya memperkuat peran provinsi tersebut sebagai salah satu penyangga ketahanan pangan nasional. Target itu disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Perluasan Penerapan Budidaya Padi Pertanian Modern (PMAAS) dan Program Strategis Kementerian Pertanian Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBPMP), Desa Maku, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi.
Rapat koordinasi tersebut mempertemukan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, serta jajaran sektor pertanian untuk menyusun langkah bersama dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Forum itu juga menjadi bagian dari implementasi program strategis Kementerian Pertanian di Sulawesi Tengah.
Dalam sambutannya, Anwar mengatakan sektor pertanian memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, potensi pertanian yang dimiliki Sulawesi Tengah perlu dikelola secara lebih optimal agar mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi petani.
“Kita harus memikirkan bersama bagaimana rakyat Sulawesi Tengah bisa semakin sejahtera melalui sektor pertanian. Pertanian adalah kekuatan besar yang kita miliki,” ujarnya.
Ia menjelaskan, arah pembangunan nasional yang tertuang dalam Asta Cita Presiden Republik Indonesia menempatkan Sulawesi Tengah sebagai salah satu daerah penyangga ketahanan pangan dan energi nasional. Karena itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan sektor pertanian sebagai salah satu prioritas pembangunan melalui program Berani Panen Raya yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Menurut Anwar, peningkatan produktivitas menjadi indikator utama keberhasilan program tersebut. Pemerintah provinsi, kata dia, akan terus mendorong berbagai upaya untuk meningkatkan hasil panen melalui penerapan teknologi dan budidaya pertanian modern.
“Kalau pemerintah pusat berbicara target 10 ton per hektare, maka semangat Berani Panen Raya adalah mendorong produktivitas petani kita terus meningkat. Yang penting kita bergerak menuju panen yang lebih besar dan petani yang lebih sejahtera,” katanya.
Selain menetapkan target produksi, Anwar menekankan pentingnya memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Menurutnya, perbedaan kewenangan tidak seharusnya menjadi hambatan dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi petani.
Ia mengingatkan bahwa pemerintah provinsi berperan sebagai pendukung bagi pemerintah kabupaten dan kota yang menjadi pelaksana utama pembangunan sektor pertanian di daerah.
“Provinsi tidak punya sawah dan tidak punya petani. Yang punya sawah dan petani adalah kabupaten. Karena itu tugas provinsi adalah membantu, bukan mengambil alih,” ujarnya.
Anwar meminta seluruh kepala dinas pertanian kabupaten dan kota menyampaikan kebutuhan riil di daerah masing-masing agar dukungan dari pemerintah provinsi dapat diberikan secara tepat sasaran. Ia juga menegaskan pentingnya menghilangkan budaya saling melempar tanggung jawab dalam penyelesaian persoalan infrastruktur maupun layanan pertanian.
Menurutnya, setiap tingkatan pemerintahan perlu bergerak cepat sesuai kemampuan dan sumber daya yang dimiliki tanpa harus menunggu penyelesaian persoalan administratif.
Dalam kesempatan itu, Anwar juga mengajak para penyuluh pertanian, kepala balai penyuluhan pertanian, dan kepala dinas pertanian untuk terus aktif mendampingi petani. Ia menyatakan kesiapannya menghadiri kegiatan panen raya apabila diperlukan sebagai bentuk dukungan moral kepada para petani.
“Kalau ada panen raya, cukup kirim WhatsApp kepada saya. Kalau ada waktu, saya datang. Tidak usah bikin surat resmi, tidak usah pasang tenda atau membuat acara besar. Saya datang untuk memberi semangat kepada petani,” katanya.
Selain peningkatan produktivitas, pemerintah provinsi juga mendorong digitalisasi sektor pertanian. Anwar menilai pendataan petani secara terintegrasi akan memudahkan pemerintah dalam menyusun kebijakan dan menyalurkan bantuan secara lebih tepat sasaran.
Menurutnya, data yang akurat tidak hanya mencakup luas lahan dan jumlah petani, tetapi juga kondisi sosial ekonomi keluarga petani sehingga program pemerintah dapat menjangkau kelompok yang benar-benar membutuhkan.
Ia turut menyoroti perlunya perhatian terhadap petani penggarap yang selama ini belum sepenuhnya memperoleh akses terhadap berbagai program bantuan karena tidak memiliki sertifikat kepemilikan lahan. Pemerintah daerah, kata dia, perlu memastikan kelompok tersebut tetap menjadi bagian dari sasaran kebijakan pertanian.
Anwar juga meminta pemerintah kabupaten dan kota berperan aktif dalam mendukung program cetak sawah baru yang menjadi salah satu program strategis Kementerian Pertanian. Menurutnya, usulan lokasi pengembangan sawah harus didasarkan pada kondisi riil di lapangan agar program dapat berjalan efektif.
Menutup arahannya, Gubernur meminta hasil rapat koordinasi dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan pertanian di Sulawesi Tengah. Seluruh rekomendasi yang dihimpun dari pemerintah kabupaten dan kota akan dibahas bersama para bupati sebelum diintegrasikan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Ia berharap kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan petani dan mampu mempercepat peningkatan produktivitas pertanian. Dengan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh, dan petani, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah optimistis target peningkatan produktivitas padi menjadi rata-rata 6 ton per hektare pada 2027 dapat tercapai sekaligus memperkuat posisi Sulawesi Tengah sebagai salah satu lumbung pangan nasional.
