Bicaranews.online — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Parigi Moutong mempertajam pembahasan arah kebijakan APBD 2027 dengan menempatkan sektor pertanian dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai perhatian utama.
Wakil Ketua DPRD Parigi Moutong, Sayutin Budianto, yang memimpin rapat pada kamis (13/8/26) mengatakan sektor pertanian tidak hanya diarahkan pada peningkatan produksi, tetapi juga hilirisasi, ketahanan pangan, penguatan kelembagaan, akses pasar serta keterlibatan Perusahaan Umum Daerah dalam pengolahan dan pemasaran produk pertanian.
Menurut Sayutin, dukungan infrastruktur seperti irigasi dan jalan usaha tani juga harus menjadi bagian dari kebijakan anggaran. Ia menegaskan penyusunan anggaran 2027 harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah dan dilakukan secara efisien.
“Fokus itulah yang kita ingin penjelasan lebih utuh dan detail sehingga kita mampu memproyeksikan anggaran benar-benar sesuai dengan tema yang kita usung dalam proyeksi 2027,” ujar Sayutin.
Banggar juga menyoroti proyeksi PAD 2027. Sayutin meminta target pendapatan disusun berdasarkan kemampuan riil daerah, terlebih realisasi PAD 2026 belum sepenuhnya mencapai target.
“Kita harus punya data laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Parigi Moutong sebagai proyeksi untuk tahun 2027. Supaya kita tahu berapa kemampuan fiskal kita sebenarnya,” katanya.
Kepala Bappelitbangda Parigi Moutong, Irwan, mengatakan penyusunan anggaran telah diarahkan berdasarkan tema pembangunan dan telah dipetakan ke sejumlah sektor prioritas. Namun, masih terdapat potensi belanja yang perlu disaring agar anggaran benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
Irwan mengakui masih ditemukan komponen belanja yang berpotensi tidak sepenuhnya sejalan dengan kegiatan prioritas. Karena itu, penyaringan akan dilakukan hingga tahap asistensi RKA dan DPA.
Sementara itu, anggota Banggar Faisan Badja meminta OPD penghasil yang masih memiliki persoalan atau membutuhkan kebijakan terkait target pendapatan untuk dihadirkan dalam pembahasan. OPD yang telah menuntaskan pembahasan di komisi dinilai tidak perlu kembali dipanggil.
Banggar kemudian menyepakati pembahasan pendapatan didahulukan sebelum masuk pada pembahasan belanja. Hasil pembahasan nantinya diharapkan dituangkan dalam berita acara kesepakatan sebagai dasar penyusunan target PAD 2027.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan APBD 2027 tetap selaras dengan KUA-PPAS, visi-misi kepala daerah, hasil pembahasan DPRD serta aspirasi masyarakat, dengan belanja yang lebih efisien dan berorientasi pada kepentingan publik.
