Bicaranews.online – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mendorong pemerintah kabupaten dan kota mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui Program Tiga Juta Rumah. Untuk 2027, pemerintah daerah menargetkan pembangunan sekitar 20.000 unit rumah berdasarkan kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah.
Hal itu disampaikan Anwar Hafid saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Program Tiga Juta Rumah di Rumah Jabatan Gubernur Siranindi, Palu, Senin (28/9/2026).
Rakor tersebut dihadiri para bupati dan wakil wali kota se-Sulawesi Tengah untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam mempercepat pembangunan rumah layak huni.
Anwar mengatakan, percepatan program perumahan membutuhkan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perbankan, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.
Menurutnya, pembangunan perumahan di Sulawesi Tengah menghadapi sejumlah kendala, mulai dari distribusi material, akses wilayah, pendataan masyarakat penerima manfaat hingga dukungan pembiayaan.
“Ini membutuhkan kerja sama kita semua. Kita harus mencari solusi bersama, apa yang bisa kita lakukan agar program yang sudah berjalan dapat terus dilanjutkan dan dipercepat,” ujar Anwar.
Untuk 2026, pemerintah daerah didorong mengejar penyelesaian sekitar 8.000 unit rumah. Target tersebut akan menjadi pijakan untuk menyusun kebutuhan pembangunan perumahan pada 2027.
Anwar meminta setiap pemerintah kabupaten dan kota mulai menyusun data kebutuhan rumah di wilayah masing-masing. Data tersebut diperlukan untuk menentukan jumlah rumah yang perlu dibangun sekaligus memastikan program menyasar masyarakat yang membutuhkan.
“Untuk tahun 2027, kita harus sudah berbicara lebih konkret. Masing-masing daerah berapa kebutuhannya, berapa yang harus kita bangun, dan bagaimana kita bekerja sama dengan kementerian serta seluruh pihak terkait,” katanya.
Ia menekankan, target pembangunan 2027 tidak hanya ditentukan berdasarkan angka, tetapi harus mengacu pada kebutuhan riil masyarakat di masing-masing daerah.
Dalam rakor tersebut, Anwar juga menyoroti keterkaitan antara kondisi rumah tidak layak huni dan persoalan kemiskinan di sejumlah wilayah Sulawesi Tengah.
Menurutnya, sebagian masyarakat masih membutuhkan dukungan karena kondisi tempat tinggal yang belum memenuhi standar kelayakan. Karena itu, pembangunan maupun perbaikan rumah layak huni menjadi salah satu bagian yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Sejumlah wilayah, termasuk Donggala, Sigi dan Parigi Moutong, disebut perlu mendapat perhatian sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing.
Selain target 2027, pemerintah juga mendorong pembangunan sekitar 1.000 rumah yang tersebar di sejumlah wilayah sebagai bagian dari langkah penanganan rumah tidak layak huni.
“Yang paling penting adalah kita tahu siapa yang membutuhkan, di mana rumah yang tidak layak, dan bagaimana kita bersama-sama menyelesaikannya,” tegas Anwar.
Rakor juga membahas percepatan pembiayaan dan penyaluran bantuan kepada masyarakat penerima program. Dukungan perbankan diharapkan dapat membantu mempercepat proses pembangunan sehingga tidak terkendala persoalan administrasi maupun pembiayaan.
Anwar meminta pemerintah kabupaten dan kota tidak berhenti pada pendataan, tetapi segera mengidentifikasi hambatan di lapangan dan mencari penyelesaian bersama.
Ia juga mendorong keterlibatan dunia usaha dan pihak lain yang memiliki kapasitas untuk mendukung pembangunan perumahan.
“Kalau kita bekerja bersama, pemerintah provinsi bekerja, pemerintah kabupaten/kota bekerja, dunia usaha bekerja, dan seluruh pihak bergerak, maka target yang kita tetapkan bisa kita dorong bersama,” ujarnya.
Melalui rakor tersebut, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diarahkan menyiapkan data, kebutuhan, serta langkah pembiayaan sebagai dasar penyusunan program pembangunan rumah pada 2027.
