Bicaranews.online – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengibaratkan pemerintah sebagai “penjaga malam” yang bertugas memastikan masyarakat hidup aman dan sejahtera. Ia menyampaikan pandangan tersebut saat pelantikan Dewan Pengurus Wilayah Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (DPW MIPI) Sulawesi Tengah periode 2026–2031 di Hotel BW Coco, Sabtu malam (3/10/2026).
Anwar yang juga menjabat Ketua Umum MIPI menjelaskan, dalam konsep pemerintahan, terdapat dua fungsi utama yang perlu dijalankan, yakni menjamin keamanan (security) dan mendorong kesejahteraan (prosperity).
Menurutnya, ilmu pemerintahan tidak cukup dipelajari dalam ruang akademis, tetapi perlu diterapkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia juga menyebut ilmu pemerintahan memiliki karakteristik yang membentuk seseorang menjadi generalis, yakni memiliki pengetahuan luas mengenai berbagai bidang meskipun tidak mendalami semuanya secara khusus.
“Mereka yang belajar ilmu pemerintahan pasti tahu banyak walau hanya sedikit,” ujarnya.
Anwar mengatakan MIPI dapat menjadi wadah bagi akademisi, praktisi, pemerhati, dan masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap ilmu pemerintahan untuk berkolaborasi mendorong tata kelola yang baik.
“Siapa saja bisa bergabung asal peduli dengan ilmu pemerintahan,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPW MIPI Sulawesi Tengah, Drs. Arfan, M.Si., menyatakan kesiapan organisasinya untuk berkontribusi dalam pelaksanaan program pembangunan daerah, termasuk mengawal program 9 BERANI.
“Organisasi itu maju bukan karena banyak bicara saja tapi karena banyak bekerja,” ujar Arfan.
Dalam kegiatan tersebut, Anwar juga menyerahkan secara simbolis kunci kantor sekretariat MIPI Sulawesi Tengah kepada Arfan.
Pelantikan itu turut dihadiri Ketua Harian MIPI Prof. Dr. Muhadam Labolo, M.A., Sekretaris Jenderal MIPI Prof. Dr. H. Mansyur Achmad, M.Si., Peneliti Ahli Utama bidang Politik BRIN Prof. Dr. R. Siti Zuhro, M.A., Anggota DPRD Sulawesi Tengah Hidayat Pakamundi, Bupati Sigi, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, akademisi, dan mahasiswa.
