Bicaranews.online – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan memfasilitasi mediasi terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 40 pekerja di lingkungan PT LII dan PT Gunbuster Nickel Industry (GNI). Mediasi dijadwalkan berlangsung pada 11 November 2026 dengan melibatkan perwakilan pekerja dan manajemen perusahaan.
Rencana tersebut disampaikan Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid saat menerima audiensi Serikat Pekerja Tadulako di ruang kerjanya, Senin (9/11/2026).
Dalam pertemuan itu, Anwar meminta agar proses PHK terhadap para pekerja ditelusuri untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ia menegaskan, persoalan hubungan industrial harus diselesaikan melalui komunikasi dan mekanisme yang terbuka. Menurutnya, perusahaan tidak boleh mengambil keputusan secara sepihak tanpa memperhatikan hak-hak pekerja.
“Kalau memang ada persoalan, kita selesaikan melalui mediasi. Tetapi semua harus mengikuti mekanisme yang berlaku. Jangan sampai ada pekerja yang dirugikan karena proses yang tidak sesuai dengan ketentuan,” kata Anwar.
Ia juga menekankan bahwa setiap keputusan perusahaan harus didasarkan pada fakta dan aturan yang jelas, bukan persoalan pribadi ataupun ketidaksukaan terhadap individu tertentu.
Untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, Anwar meminta Serikat Pekerja Tadulako segera menyerahkan data pekerja yang belum terakomodasi agar dapat diverifikasi oleh pemerintah.
Setelah data diterima, pemerintah akan memfasilitasi pertemuan dengan mengundang pihak perusahaan, termasuk perwakilan manajemen yang memiliki kewenangan mengambil keputusan.
Mediasi lanjutan dijadwalkan berlangsung pada 11 November 2026. Anwar berharap seluruh pihak dapat hadir untuk memberikan penjelasan secara langsung sehingga persoalan PHK terhadap 40 pekerja tersebut dapat dibahas dan dicarikan penyelesaian.
Pemerintah provinsi juga menyiapkan kantor sebagai tempat mediasi beserta fasilitas pendukung dan kendaraan operasional untuk memudahkan mobilisasi pekerja maupun pihak perusahaan.
“Kita ingin persoalan ini mendapatkan penyelesaian yang baik. Karena itu, saya minta data pekerja segera diserahkan dan pihak perusahaan kita undang untuk duduk bersama. Pemerintah akan mengawal proses ini agar hak-hak pekerja mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya,” ujarnya.
Anwar berharap mediasi tersebut dapat menghasilkan penyelesaian yang adil dengan tetap mengacu pada ketentuan hukum dan memperhatikan perlindungan hak-hak pekerja.
