Terkesan kesal disoroti terkait dugaan anak pejabat yang ikut program kuliah gratis, Kepala Dinas Sosial Alina A Deu akui serta dengan jelas menyebutkan nama para pejabat yang anaknya turut mengikuti program kuliah di Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung kepada media.
“Kalau dibilang anak pejabat, ada anaknya Yasir, anaknya Adrudin. Saya tidak mau tutupi dengan kalian,” ungkap Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Parigi Moutong, Alina A Deu, dengan nada kesal saat dikonfirmasi melalui telefon seluler. Senin (08/07/24) malam.
Diketahui Yasir merupakan Asisten II dan juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah Parigi Moutong
Sedangkan Adrudin Nur merupakan Asisten I juga menduduki jabatan Pelaksana Tugas Dinas Pekerjaan Umum, dan Perumahan Rakyat.
Alina A Deu mengungkapkan tidak akan menyembunyikan sederet anak pejabat yang ikut daftar kuliah di Poltekesos Bandung dalam program sarjana terapan kesejahteraan sosial, hasil kerja sama Dinas Sosial (Dinsos) Parimo, dan Poltekesos Kota Bandung, Jawa Barat, yang diteken pada Kamis, 30 Mei 2024.
Namun, Alina A Deu membantah, jika anak pejabat di jajaran Pemda Parimo disebut-sebut memanfaatkan peluang seleksi penerimaan mahasiswa Poltekesos Bandung tersebut.
Ia menyebut mereka menggunakan jalur umum/mandiri. Di mana ketika mendaftar, membayar biaya administrasi sebesar Rp250 ribu, Uang Kuliah Tunggal (UKT) hingga jaminan hidup selama mengenyam pendidikan.
“Begitu lolos, mereka harus bayar. Untuk menuju Bandung, bayar semua. Tidak ada yang gratis,” tandasnya.
Setelah lulus dan menjalani pendidikan di Poltekesos Bandung, perkembangan pendidikan mahasiswa ini akan dipantau.
Apabila berprestasi, dan orang tua mahasiswa kurang mampu, serta tidak masuk dalam kategori Komunitas Adat Terpencil (KAT), akan bebaskan biaya pendidikannya.
“Itu yang nilai pihak Kampus (Poltekesos). Tapi tidak setiap tahun,” imbuhnya.
Sementara itu, berbada dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Dinsos Parimo, Yanuari Gulo. Menurutnya, bagi calon mahasiswa yang mengikuti jalur umum, ditanggung Kementerian Sosial (Kemensos), seperti UKT/SPP.
“Tapi pembiayaan lainnya, ditanggung Pemda. Sebenarnya ditanggung full,” kata Yanuari Gulo, dihubungi, Jum’at, 5 Juli 2024.
Hingga kini, kata dia, seleksi mahasiswa baru Poltekesos ini masih terus berproses, dan baru menyelesaikan tahapan pendaftaran.
Sebelumnya, dalam rilis Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Parimo, disebutkan Pemda Parimo dengan Kemenkes menandatangani nota kesepahaman.
Nota kesepahaman ini, menghasilkan substansi kerja sama, yakni Poltekesos Bandung akan memberikan formasi 10 calon mahasiswa baru dari KAT, dan lima masyarakat umum.
Proses seleksi, dilaksanakan secara mandiri oleh Poltekesos, untuk mengikuti kuliah dan Kemensos akan menanggung seluruh biaya UKT/SPP.
Sementara itu, pihak Pemda Parimo hanya menganggug biaya lauk pauk, pondokan, penelitian, dan lain-lain.
