Bicaranews.online – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Desa Percontohan Anti-Korupsi di Desa Kota Raya Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan tersebut bertujuan mengevaluasi penerapan tata kelola pemerintahan desa sekaligus mendorong penguatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi.
Bupati Parigi Moutong H. Erwin Burase bersama Wakil Bupati menghadiri kegiatan yang berlangsung di Kantor Desa Kota Raya Selatan tersebut. Tim KPK dipimpin Ketua Tim Desa Percontohan Anti-Korupsi, Aris Dedy Arham, didampingi Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Desi Aryati Sulastri dan Aprizal Pramudya Perdana.
Dalam sambutannya, Erwin menyampaikan apresiasi kepada KPK, khususnya Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat, atas inisiatif pembentukan desa percontohan anti-korupsi yang telah berjalan sejak periode 2021–2023. Desa Kota Raya Selatan menjadi salah satu desa terpilih di Sulawesi Tengah.
Menurut Erwin, pencegahan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi perlu didukung sistem yang baik dan keterlibatan masyarakat.
Ia mencontohkan penerapan sejumlah sistem pelayanan dan administrasi di Desa Kota Raya Selatan, termasuk penggunaan buku tamu elektronik dan sistem tata kelola yang lebih terbuka.
“Pemberantasan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan penegakan hukum. Harus ada langkah pencegahan yang sistematis dan melibatkan seluruh masyarakat. Desa Kota Raya Selatan yang akrab disapa ‘Korsel’ ini kita banggakan, karena sudah menerapkan tata kelola yang berbeda, mulai dari buku tamu elektronik hingga sistem yang lebih terbuka,” ungkap Erwin.
Bupati berharap 208 desa lainnya di Parigi Moutong dapat mempelajari penerapan tata kelola pemerintahan di Kota Raya Selatan sebagai upaya memperluas praktik pencegahan korupsi di tingkat desa.
Ia juga mengingatkan bahwa desa merupakan ujung tombak pelayanan publik. Karena itu, transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat perlu dijaga dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan.
Sementara itu, Ketua Tim KPK Aris Dedy Arham menjelaskan bahwa kehadiran timnya tidak hanya untuk melakukan pengawasan, tetapi juga mendampingi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Kita semua ini pelayan publik. Tujuan kami sederhana, bagaimana desa ini bisa lebih baik, sumber daya dikelola dengan maksimal, dan perekonomian masyarakat meningkat. Objek yang kami bangun adalah Bapak dan Ibu sekalian,” kata Aris.
Ia menjelaskan, KPK menjalankan tiga strategi utama dalam pemberantasan korupsi, yakni pencegahan melalui penerapan sistem elektronik seperti e-pengadaan dan e-perizinan, pendidikan antikorupsi bagi masyarakat, serta penindakan terhadap pelaku korupsi.
Namun, menurut Aris, ketiga strategi tersebut membutuhkan partisipasi aktif masyarakat agar dapat berjalan secara optimal. Pengawasan warga dinilai penting untuk mencegah munculnya praktik penyimpangan di lingkungan pemerintahan desa.
Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan diskusi terbuka dan sesi tanya jawab antara tim KPK, pemerintah daerah, perangkat desa, serta masyarakat Desa Kota Raya Selatan.
Melalui monitoring dan evaluasi ini, pemerintah daerah berharap penerapan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel dapat terus diperkuat serta menjadi pembelajaran bagi desa-desa lain di Parigi Moutong.
