Bicaranews.online – Isu pengelolaan sumber daya alam dan minimnya kontribusi sektor pertambangan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sorotan dalam Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Sulawesi Tengah yang digelar di Palu, Minggu (24/8/2025). Forum tersebut dihadiri Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, serta Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid.
Dalam forum itu, Gubernur Anwar Hafid menilai Sulawesi Tengah memiliki potensi sumber daya mineral yang besar, mulai dari nikel, emas hingga tembaga. Namun, menurutnya, besarnya potensi tersebut belum berbanding lurus dengan penerimaan daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan.
“Sulawesi Tengah ini provinsi kaya. Potensi nikel, emas, dan tembaga begitu besar. Tetapi sayangnya, kontribusi terhadap PAD kita masih jauh dari harapan. Kami berharap, di era Pak Menteri ESDM, ada kebijakan yang benar-benar berpihak agar hasil tambang memberi berkah lebih besar bagi masyarakat Sulteng,” kata Anwar.
Ia menyebut kapasitas fiskal daerah masih dapat ditingkatkan apabila tata kelola sektor pertambangan mampu memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap pendapatan daerah. Menurutnya, peningkatan PAD akan memperbesar ruang fiskal pemerintah provinsi dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik.
Menanggapi hal tersebut, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengakui masih terdapat persoalan dalam tata kelola sektor pertambangan, terutama terkait penguasaan izin usaha pertambangan yang dinilai belum sepenuhnya memberikan manfaat bagi daerah penghasil.
“Ini tidak adil. Barang milik daerah, tapi yang pegang izin kebanyakan orang Jakarta, itu-itu saja. Karena itu kita ubah Undang-Undang Minerba. Saya ingin mengembalikan orang daerah menjadi tuan di negeri sendiri. Koperasi, UMKM, dan BUMD kita prioritaskan untuk bisa mendapat ruang tanpa harus ribet dengan tender panjang,” ujarnya.
Bahlil mengatakan pemerintah pusat juga terus mendorong kebijakan hilirisasi mineral agar nilai tambah komoditas tambang dapat dinikmati lebih besar di dalam negeri, termasuk oleh daerah penghasil. Menurutnya, penguatan industri pengolahan di kawasan tambang diharapkan mampu meningkatkan aktivitas ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta memperluas manfaat bagi masyarakat.
Ia juga menyoroti perlunya sinkronisasi kebijakan antarkementerian yang berkaitan dengan perizinan sektor pertambangan dan industri. Menurut Bahlil, harmonisasi regulasi diperlukan agar penerimaan daerah dari aktivitas pertambangan dapat lebih optimal.
“Kalau masalah ini kita selesaikan, potensi PAD Sulteng bisa bertambah Rp2 triliun. Dengan tambahan itu, fiskal daerah akan cukup kuat untuk membangun Sulteng lebih maju,” katanya.
Selain membahas isu pertambangan, Musda XI Partai Golkar Sulawesi Tengah juga menjadi forum konsolidasi organisasi untuk menentukan arah kepemimpinan partai di tingkat provinsi. Sejumlah pengurus partai, anggota DPR RI asal Sulawesi Tengah, serta kepala daerah dari berbagai kabupaten dan kota turut menghadiri kegiatan yang berlangsung di Sriti Convention Hall, Palu.
Meski digelar dalam agenda internal partai, pembahasan mengenai optimalisasi manfaat sektor pertambangan menjadi salah satu isu yang mengemuka karena berkaitan langsung dengan upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah dan pemerataan manfaat pengelolaan sumber daya alam bagi masyarakat Sulawesi Tengah.
