Bicaranews.online – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) membahas kesiapan lahan yang diusulkan untuk pembangunan sejumlah fasilitas militer di wilayah tersebut. Pembahasan dilakukan dalam kunjungan kerja Pangdam XXIII/Palaka Wira, Mayor Jenderal TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar, ke Kabupaten Parigi Moutong, Rabu (18/2/2026).
Pangdam diterima Bupati Parigi Moutong Erwin Burase didampingi Wakil Bupati Abdul Sahid, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Irwan, serta sejumlah pejabat daerah. Kunjungan dilanjutkan dengan peninjauan beberapa lokasi yang diusulkan sebagai lahan hibah pemerintah daerah untuk pembangunan Kantor Detasemen Polisi Militer (Denpom), asrama Korem, dan Markas Komando (Mako) Korem.
Peninjauan lapangan dilakukan di tiga lokasi. Lahan seluas sekitar 0,5 hektare di Desa Bambalemo diusulkan sebagai lokasi pembangunan Kantor Denpom. Selanjutnya, lahan sekitar 4 hektare di Desa Jono Kalora direncanakan untuk pembangunan asrama Korem, sedangkan lahan sekitar 3,5 hektare di kawasan Sail Tomini, Desa Pelawa Baru, diusulkan sebagai lokasi pembangunan Markas Komando Korem.
Pangdam XXIII/Palaka Wira menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari proses verifikasi kesiapan lahan sebelum rencana pembangunan fasilitas militer dilanjutkan. Menurutnya, penentuan lokasi harus memperhatikan ketentuan penataan organisasi dan tata letak satuan militer.
“Karena sudah ada Kodam di wilayah tersebut, sesuai ketentuan tidak diperkenankan berada dalam satu areal, sehingga Korem perlu menyesuaikan lokasi pembangunannya,” ujar Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar.
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyatakan kesiapan mendukung proses penyediaan lahan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam tahapan ini, Bappelitbangda berperan mengoordinasikan aspek perencanaan pembangunan daerah dan sinkronisasi kebutuhan lahan dengan dokumen tata ruang serta rencana pembangunan daerah.
Bupati Erwin Burase mengatakan dukungan pemerintah daerah terhadap penyediaan lahan merupakan bagian dari kerja sama antara pemerintah daerah dan TNI dalam mendukung penyelenggaraan fungsi pertahanan di wilayah.
Ia berharap proses perencanaan dan pembangunan fasilitas tersebut dapat berjalan sesuai mekanisme yang berlaku sehingga mampu mendukung kebutuhan organisasi TNI di Sulawesi Tengah.
Selain mendukung aspek pertahanan, pemerintah daerah menilai keberadaan fasilitas militer berpotensi memperkuat koordinasi penanganan keamanan wilayah serta mendukung kesiapsiagaan menghadapi situasi darurat, termasuk penanganan bencana.
Kunjungan kerja tersebut juga dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Parigi Moutong Alfres Tonggiro, Wakapolres Parigi Moutong Kompol Hendry Burhanuddin yang mewakili Kapolres, Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Parigi Moutong Rony Hotman Gunawan, serta jajaran perangkat daerah. Kehadiran unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menjadi bagian dari koordinasi lintas sektor dalam proses penyiapan administrasi dan verifikasi teknis rencana pembangunan.
Hasil peninjauan lapangan akan menjadi bahan tindak lanjut bagi pemerintah daerah dan TNI dalam proses perencanaan berikutnya, termasuk verifikasi dokumen, pengukuran lahan, serta penyesuaian kebutuhan pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku.
