Bicaranews.online – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mulai menyelaraskan usulan program pembangunan dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai bagian dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Proses tersebut dilakukan melalui Forum Lintas Perangkat Daerah yang digelar di Aula Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), Kamis (12/3/2026).
Forum tersebut menjadi tahapan dalam penyusunan RKPD untuk menyinkronkan usulan program yang berasal dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), pokok-pokok pikiran DPRD, serta rencana kerja masing-masing perangkat daerah agar selaras dengan prioritas pembangunan kabupaten.
Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian, dan Evaluasi Bappelitbangda Kabupaten Parigi Moutong, Iqbal Karim, mengatakan penyelarasan diperlukan untuk menghindari tumpang tindih program sekaligus memastikan setiap usulan dapat diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah.
“Perencanaan ini kami sinkronkan dengan hasil Musrenbang, serta pokok-pokok pikiran yang disampaikan DPRD Kabupaten Parigi Moutong melalui aplikasi. Semua kami kolaborasikan dalam forum lintas perangkat daerah ini,” ujar Iqbal.
Menurut dia, penyusunan RKPD Tahun 2027 tidak hanya mempertimbangkan daftar program, tetapi juga menyesuaikannya dengan sasaran pembangunan, kelompok penerima manfaat, serta lokasi pelaksanaan kegiatan. Pendekatan tersebut diharapkan menghasilkan perencanaan yang lebih terarah dan memudahkan pengukuran capaian program.
Dalam forum itu, pemerintah daerah juga memfokuskan pembahasan pada sejumlah isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Parigi Moutong. Beberapa di antaranya meliputi percepatan penurunan angka stunting, pengentasan kemiskinan, serta penguatan peran Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dalam penyelenggaraan layanan dasar di tingkat desa dan kelurahan.
Selain menyelaraskan usulan antarperangkat daerah, forum tersebut menjadi ruang koordinasi untuk memastikan pelaksanaan program pada tahun anggaran 2027 saling mendukung dan tidak mengalami duplikasi kegiatan. Hasil pembahasan selanjutnya akan digunakan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RKPD sebelum memasuki tahapan pembahasan berikutnya.
RKPD merupakan dokumen tahunan yang menjadi pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta pelaksanaan program pemerintah daerah. Karena itu, proses sinkronisasi usulan pembangunan dinilai penting untuk memastikan alokasi anggaran diarahkan pada program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah.
