Bicaranews.online — Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Senin (27/7/2026). Selain membahas perkembangan inflasi, rapat juga mengulas kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah.
Di Kabupaten Parigi Moutong, rapat diikuti Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Parigi Moutong Aswini Dimpel bersama organisasi perangkat daerah terkait, Perum Bulog Parigi Moutong, unsur TNI dari Koramil 08/Parigi, dan Polres Parigi Moutong.
Secara nasional, rapat dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir. Dalam arahannya, Tomsi meminta pemerintah daerah memperkuat langkah pengendalian inflasi, terutama terhadap komoditas beras dan minyak goreng, melalui pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara lebih masif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Berdasarkan hasil pemantauan pada pekan keempat Juli 2026, Tomsi menyebut kenaikan harga beras terjadi di 152 kabupaten dan kota, sedangkan harga minyak goreng mengalami kenaikan di 109 kabupaten dan kota.
“Apakah tidak bisa kita lakukan Gerakan Pangan Murah yang masif seperti yang dulu lagi,” kata Tomsi.
Menurutnya, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah sebelumnya terbukti mampu membantu menekan gejolak harga pangan sehingga perlu kembali diperkuat untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Dalam rapat tersebut, Aswini Dimpel menyampaikan hasil pemantauan harga komoditas di Kabupaten Parigi Moutong. Ia mengatakan bawang merah masih menjadi salah satu komoditas yang mengalami kenaikan harga.
“Dua minggu lalu kami turun langsung ke lapangan setelah mengikuti rapat inflasi bersama Ibu Gubernur Sulawesi Tengah. Dari hasil pemantauan, memang masih terdapat permasalahan pada komoditas bawang merah yang harganya relatif tinggi,” ujarnya.
Berdasarkan hasil pemantauan, harga bawang merah di Pasar Tolai berkisar antara Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram, sedangkan bawang merah rebus mencapai sekitar Rp45.000 per kilogram. Sementara itu, di Pasar Parigi harga bawang merah mencapai sekitar Rp50.000 per kilogram.
Aswini juga menyoroti harga minyak goreng. Menurutnya, masyarakat di wilayah Parigi masih dapat membeli minyak goreng bersubsidi melalui Rumah Pangan Kita (RPK) dengan harga sekitar Rp16.000 per liter. Namun, masyarakat di wilayah Toribulu dan sekitarnya belum memiliki akses terhadap RPK sehingga harus membeli minyak goreng dengan harga sekitar Rp22.000 per liter.
Ia meminta seluruh perangkat daerah, termasuk Dinas Komunikasi dan Informatika, terus menyosialisasikan lokasi penjualan pangan bersubsidi agar dapat dimanfaatkan masyarakat.
Selain itu, Aswini mengungkapkan harga beras di pasaran telah mencapai sekitar Rp15.000 per kilogram, meskipun Parigi Moutong merupakan salah satu daerah dengan surplus produksi beras terbesar di Sulawesi Tengah.
Menurutnya, diperlukan kerja sama antardaerah untuk memperlancar distribusi komoditas pangan agar pasokan tetap terjaga dan harga lebih terkendali.
“Kita perlu mencari solusi bersama, termasuk menjalin kerja sama dengan daerah penghasil agar pasokan bawang merah maupun beras dapat masuk dengan harga yang wajar. Begitu juga minyak goreng, kita daerah penghasil kelapa, tetapi masyarakat masih membeli minyak dengan harga yang tinggi,” kata Aswini.
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyatakan akan terus mendukung upaya pengendalian inflasi melalui pemantauan harga secara berkala, penguatan koordinasi lintas sektor, serta pelaksanaan berbagai langkah untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan di daerah.
