Bicaranews.online – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menjadikan refleksi satu tahun masa kepemimpinan Bupati Erwin Burase dan Wakil Bupati Abdul Sahid sebagai forum evaluasi pelaksanaan pembangunan sekaligus penyampaian komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam kegiatan yang berlangsung di Auditorium Kantor Bupati Parigi Moutong, Rabu (17/6/2026) malam, Bupati Erwin Burase mengawali sambutannya dengan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas berbagai kekurangan yang masih dirasakan selama tahun pertama pemerintahannya.
Di hadapan jajaran pemerintah daerah, DPRD, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta undangan lainnya, Erwin mengatakan masih terdapat harapan masyarakat yang belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Menurutnya, setiap kebijakan yang diambil pemerintah daerah diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meski pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan.
“Kami menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada semua pihak dan masyarakat apabila dalam waktu satu tahun ini ada hal-hal yang kurang berkenan di lapangan. Kami mohon maaf,” ujar Erwin dalam sambutannya.
Ia menegaskan bahwa amanah memimpin daerah merupakan tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan, baik kepada masyarakat maupun secara moral.
“Ini semata hanya niat baik yang kami ingin memaksimalkan amanah yang diberikan masyarakat. Tentu tanggung jawab ini besar, dunia akhirat akan kami pertanggungjawabkan,” katanya.
Kegiatan refleksi tersebut juga menjadi sarana evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan selama satu tahun terakhir. Pemerintah daerah menampilkan dokumentasi berbagai program yang telah dijalankan, mencakup sektor kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan pelayanan publik, serta pembangunan berbasis desa yang menjadi salah satu arah kebijakan daerah.
Dalam rangkaian acara, pemerintah daerah turut menyerahkan bantuan kepada masyarakat, termasuk gerobak usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta memberikan penghargaan kepada sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh adat yang dinilai berkontribusi dalam pembangunan daerah.
Tokoh Adat Parigi Moutong, Novel L. Banda, menilai penghargaan tersebut sebagai bentuk pengakuan terhadap peran lembaga adat dalam kehidupan masyarakat.
“Penghargaan ini bukan soal nilainya, tetapi tentang penghormatan. Kami merasa dihargai dan dilibatkan dalam perjalanan pembangunan daerah. Ini menjadi kebanggaan bagi kami sebagai bagian dari masyarakat adat,” ujar Novel.
Pandangan terhadap satu tahun pemerintahan juga datang dari kalangan legislatif. Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Muhammad Basuki, mengapresiasi sejumlah kebijakan pemerintah daerah yang dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat dan aparatur, termasuk pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 secara penuh kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
“Kami memberikan apresiasi terhadap kebijakan yang berpihak kepada masyarakat dan aparatur. Itu merupakan langkah positif yang perlu dipertahankan,” kata Basuki.
Meski demikian, ia mengingatkan masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah pada sisa masa jabatan, antara lain perbaikan drainase, jalan lingkungan, penerangan jalan umum, penanganan pertambangan tanpa izin, serta pemberantasan peredaran narkotika.
“Masih ada empat tahun ke depan. Harapan masyarakat tentu besar. Karena itu kami berharap pemerintah daerah terus meningkatkan pelayanan dasar, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan, agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Refleksi satu tahun kepemimpinan tersebut menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah sekaligus ruang penyampaian masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyatakan hasil evaluasi dan berbagai masukan yang disampaikan akan menjadi bahan dalam penyusunan kebijakan serta pelaksanaan program pembangunan pada tahun-tahun berikutnya, dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemerataan pembangunan di daerah.
