Bicaranews.online – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Novalina, meminta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memperkuat koordinasi serta menghadirkan program kerja yang terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Arahan tersebut disampaikan Novalina saat membuka Rapat Koordinasi Evaluasi dan Capacity Building Program Kerja TPAKD dan TPID Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 di Ruang Rapat Nagana, Kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Senin (16/11/2026).
Menurut Novalina, perluasan akses keuangan dan pengendalian inflasi merupakan dua agenda strategis yang saling berkaitan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia meminta TPAKD memperkuat inklusi keuangan melalui perluasan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, nelayan, serta peternak. Upaya tersebut juga perlu didukung peningkatan literasi keuangan, pemanfaatan layanan keuangan digital, dan kerja sama dengan perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, serta lembaga keuangan lainnya.
“TPAKD tidak hanya menjalankan kegiatan yang bersifat administratif dan seremonial, tetapi harus mampu menghadirkan program nyata yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, kepada TPID, Novalina meminta penguatan strategi pengendalian inflasi melalui prinsip 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
Ia juga mengingatkan agar perkembangan cuaca dan potensi gangguan iklim menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pengendalian inflasi. Kondisi tersebut dapat memengaruhi produksi pertanian, aktivitas nelayan, hingga kelancaran distribusi pangan.
Novalina menegaskan, program TPAKD dan TPID harus saling terhubung agar memberikan dampak yang lebih luas. Akses pembiayaan bagi petani, nelayan, dan pelaku UMKM diharapkan dapat meningkatkan produksi serta produktivitas ekonomi daerah. Di sisi lain, peningkatan produksi dan kelancaran distribusi dapat membantu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
“Penguatan akses keuangan tidak hanya berdampak terhadap peningkatan aktivitas ekonomi, tetapi juga dapat menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam menjaga stabilitas harga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Novalina berharap evaluasi program kerja TPAKD dan TPID sepanjang 2026 dilakukan secara objektif. Evaluasi itu mencakup penyusunan strategi peningkatan indeks akses keuangan daerah, penguatan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan.
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota memastikan setiap program memiliki indikator keberhasilan, target yang realistis, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan.
“Kita harus bekerja berdasarkan data, memperkuat kolaborasi, dan memastikan setiap kebijakan benar-benar menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat. Jangan hanya banyak rapat, tetapi kemudian minim tindakan dan aksi nyata. Jangan hanya banyak program, tetapi tidak terukur hasilnya,” tegasnya.
Novalina berharap TPAKD dapat menjadi penggerak perluasan akses keuangan masyarakat, sementara TPID berperan menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Rapat tersebut turut dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah Muhammad Irfan Sukarna, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah Evy Mulyani, kepala organisasi perangkat daerah terkait, pimpinan lembaga perbankan dan jasa keuangan, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
