Bicaranews.online – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny A. Lamadjido, memaparkan sejumlah program dan inovasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam memperkuat keterbukaan informasi publik pada Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2026 di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Dalam pemaparannya, Reny menegaskan keterbukaan informasi menjadi salah satu fondasi untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.
Mengusung tema “Keterbukaan Informasi untuk Semua”, Pemprov Sulteng memaparkan sejumlah program yang mendukung akses informasi masyarakat. Program tersebut meliputi penguatan tata kelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), layanan pengaduan digital Berani Samporoa, program kesehatan Berani Sehat (SEHATI), program pendidikan Berani Cerdas, serta portal Berani Literasi Informasi atau Klinik Hoaks.
Salah satu inovasi yang menjadi perhatian tim penguji adalah Berani Samporoa. Hingga 2026, layanan pengaduan masyarakat berbasis digital tersebut telah menerima 4.618 laporan, dengan tingkat penyelesaian mencapai 79 persen dan rata-rata waktu respons tiga menit.
Dalam sesi pendalaman, Reny menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan Komisi Informasi Provinsi untuk membangun ekosistem keterbukaan informasi publik yang kuat dan berkelanjutan.
Menurutnya, komitmen terhadap keterbukaan informasi tidak cukup diwujudkan melalui regulasi dan digitalisasi layanan. Penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas PPID, serta dukungan anggaran bagi Komisi Informasi Provinsi juga diperlukan.
“Keterbukaan informasi harus menjadi penggerak utama tata kelola pemerintahan. Transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi instrumen untuk membangun kepercayaan publik dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Reny.
Ia mengatakan Pemprov Sulteng akan terus mendorong terobosan kebijakan, memperkuat Desk PPID, dan menjadikan keterbukaan informasi sebagai bagian dari budaya kerja pemerintahan.
“Keterbukaan informasi adalah jalan menuju Sulawesi Tengah yang Nambaso. Melalui pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, kami berkomitmen menghadirkan layanan publik yang semakin berkualitas bagi seluruh masyarakat Sulawesi Tengah,” katanya.
Dalam kegiatan tersebut, Reny didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, Wahyu Agus Pratama, serta sejumlah pejabat dan staf di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
