Bicaranews.online — Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Triwulan II Tahun 2026 yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting, Senin (7/9/2026).
Rakor tersebut dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir dan diikuti pemerintah daerah dari berbagai kabupaten/kota.
Dari Pemkab Parigi Moutong, rapat diikuti Asisten II Setda Parigi Moutong, Aswini Dimple, bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dari Ruang Rapat Bupati Parigi Moutong.
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas inflasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.
Tito mengatakan perkembangan harga pangan perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena sejumlah komoditas memberikan kontribusi terhadap kenaikan inflasi. Komoditas seperti cabai, beras, dan bahan pangan lainnya perlu terus dipantau agar gejolak harga dapat segera diantisipasi.
Menurutnya, pemerintah daerah harus memiliki data yang lengkap dan terkini mengenai perkembangan harga di masing-masing wilayah, baik komoditas yang mengalami kenaikan maupun penurunan. Data tersebut menjadi dasar dalam menentukan langkah intervensi yang tepat.
“Yang perlu kita waspadai adalah komoditas yang mengalami kenaikan sehingga perlu segera dilakukan intervensi agar harga makanan dan minuman tetap terkendali,” ujar Tito.
Mendagri juga mengingatkan potensi gangguan produksi pangan akibat kondisi cuaca, termasuk kemungkinan kemarau panjang. Karena itu, koordinasi pemerintah daerah dengan Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, dan instansi terkait perlu diperkuat untuk memastikan ketersediaan pangan serta menjaga keterjangkauan harga.
Sementara itu, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir menyampaikan sejumlah langkah yang perlu dilakukan pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah daerah diminta memperkuat koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS), baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Pertemuan dan diskusi secara berkala diperlukan untuk mencermati perkembangan indikator ekonomi sekaligus mencari solusi terhadap berbagai kendala yang dihadapi daerah.
Koordinasi juga perlu dilakukan bersama Bank Indonesia di daerah untuk membahas perkembangan ekonomi serta merumuskan langkah strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Tomsi turut menyoroti persoalan perizinan dan investasi yang masih mengalami hambatan. Pemerintah daerah diminta menyampaikan secara jelas sektor, nilai investasi, serta perusahaan yang mengalami kendala perizinan agar dapat dikoordinasikan dengan pemerintah pusat untuk memperoleh solusi dan percepatan.
Dalam pengendalian inflasi, Tomsi menekankan pentingnya intervensi lebih cepat terhadap komoditas yang mengalami kenaikan harga cukup tinggi, terutama beras.
Menurutnya, keterlambatan intervensi dapat menyebabkan kenaikan harga semakin tinggi dan membutuhkan waktu lebih lama untuk kembali stabil. Selain beras, pemerintah juga terus mencermati fluktuasi harga ayam ras, cabai, dan minyak goreng.
“Harapan kita dalam beberapa bulan ke depan, kenaikan dan penurunan harga yang tajam dapat ditekan melalui berbagai intervensi pemerintah,” kata Tomsi.
Menindaklanjuti hasil rakor tersebut, Pemkab Parigi Moutong melalui OPD terkait diharapkan memperkuat pemantauan harga dan ketersediaan bahan pangan, meningkatkan koordinasi lintas sektor, serta mengambil langkah cepat apabila ditemukan komoditas yang mengalami kenaikan harga.
Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah menjaga stabilitas harga, mempertahankan daya beli masyarakat, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah.
Sumber: Diskominfo Parigi Moutong
