Bicaranews.online – Sekitar 217 ribu warga Sulawesi Tengah telah memanfaatkan Program Berani Sehat hingga September 2026. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kini memperkuat koordinasi dengan BPJS Kesehatan dan pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan akses layanan kesehatan tidak terhambat persoalan kepesertaan dan administrasi.
Penguatan koordinasi tersebut dibahas dalam Forum Komunikasi dan Kemitraan Pemangku Kepentingan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Provinsi Sulawesi Tengah di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin (21/9/2026).
Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., mengatakan kerja sama dengan BPJS Kesehatan perlu diarahkan tidak hanya pada perluasan kepesertaan, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh pelayanan ketika membutuhkan layanan kesehatan.
“Pertemuan ini menjadi kesempatan untuk menyamakan kembali persepsi kita dalam pelayanan kesehatan, khususnya kerja sama dengan BPJS Kesehatan melalui Program Berani Sehat,” ujar Reny.
Menurut Reny, salah satu upaya yang digunakan untuk mempermudah pelayanan adalah aplikasi SeHati. Aplikasi tersebut terintegrasi dengan BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), serta Dinas Sosial.
Integrasi itu memungkinkan status kepesertaan masyarakat diverifikasi ketika pasien belum memiliki kartu atau menghadapi persoalan status kepesertaan BPJS Kesehatan. Pemerintah daerah menilai mekanisme tersebut dapat membantu mengurangi hambatan administratif dalam memperoleh pelayanan.
“Aplikasi SeHati ini terintegrasi dengan BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, Dukcapil dan Dinas Sosial. Ini yang harus kita terus perkuat supaya masyarakat yang membutuhkan pelayanan tidak terhambat karena persoalan administrasi,” jelasnya.
Selain integrasi sistem, pemerintah daerah menekankan pentingnya pembaruan data kepesertaan. Reny meminta pemerintah kabupaten dan kota memperbarui data secara berkala agar data masyarakat yang membutuhkan jaminan kesehatan tetap akur
