Bicaranews.online – Fraksi Partai NasDem DPRD Sulawesi Tengah meminta pemerintah daerah memastikan rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 diarahkan untuk pemerataan pembangunan dan pelayanan publik, terutama bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terpencil, dan kepulauan.
Hal itu disampaikan juru bicara Fraksi NasDem Rachmat Syah, S.H., M.M., saat membacakan pemandangan umum fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD Sulawesi Tengah di Ruang Sidang Utama DPRD Sulteng, Kota Palu, Selasa (6/10/2026).
Rachmat mengatakan APBD tidak semestinya hanya dipandang sebagai dokumen yang memuat angka-angka anggaran. Menurut dia, pengalokasian anggaran harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan dan persoalan masyarakat di berbagai wilayah Sulawesi Tengah.
“Fraksi NasDem menegaskan bahwa APBD bukan sekadar dokumen angka, tetapi merupakan instrumen politik anggaran yang harus menjawab kebutuhan dan persoalan nyata masyarakat Sulawesi Tengah,” tegas Rachmat dalam rapat paripurna.
Fraksi NasDem meminta pemerintah memperjelas wilayah yang menjadi prioritas pembangunan, proporsi alokasi anggaran untuk setiap kabupaten/kota, serta formula pembagian anggaran yang digunakan.
Perhatian terhadap wilayah tertinggal, terpencil, dan kepulauan dinilai penting untuk mengurangi kesenjangan pelayanan publik antarwilayah di Sulawesi Tengah.
Selain pemerataan, Fraksi NasDem juga memberikan catatan mengenai peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rachmat meminta peningkatan PAD tidak dilakukan dengan membebani masyarakat melalui kenaikan tarif pajak maupun retribusi.
Menurutnya, peningkatan PAD dapat ditempuh melalui optimalisasi digitalisasi, intensifikasi dan ekstensifikasi yang sehat, peningkatan efisiensi kinerja BUMD, serta menutup potensi kebocoran anggaran.
Fraksi NasDem juga mendorong pemerintah dan DPRD menajamkan program unggulan daerah dalam pembahasan RAPBD 2027 agar lebih produktif, terukur, dan memiliki dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Kami meminta pemerintah daerah untuk memperkuat belanja pembangunan, mengurangi belanja yang kurang produktif, serta memastikan setiap program memiliki indikator keberhasilan yang jelas,” ujarnya.
Setelah menyampaikan sejumlah catatan terhadap rancangan APBD 2027, Fraksi Partai NasDem menyatakan siap menerima RAPBD Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas pada tahap selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
