Bicaranews.online – Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia, Pengembangan Kawasan dan Wilayah Kabupaten Parigi Moutong, Muhammad Idrus, S.Pi., M.A.P., menyampaikan sambutan tertulis Bupati Parigi Moutong dalam rangkaian pembukaan rapat kerja petugas Lapangan dan Penyuluh Perikanan Kabupaten Parigi Moutong yang berlangsung selama 9-10 November 2026, Bertempat di hotel Anutapura, Kampal. Senin (9/11/2026).
Muhammad Idrus menyampaikan bahwa petugas lapangan dan penyuluh perikanan merupakan ujung tombak pemerintah dalam memberikan pelayanan, pembinaan, pendampingan, pendataan, serta pengawasan terhadap masyarakat nelayan dan pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan.
Ia menyampaikan bahwa petugas lapangan dan penyuluh perikanan merupakan pihak yang berhadapan langsung dengan masyarakat, mengetahui kondisi nyata lapangan, serta menjadi penghubung antara kebijakan Pemerintah dengan kebutuhan masyarakat.
“Olehnya itu, saya berharap rapat kerja ini benar-benar menjadi forum evaluasi, koordinasi, penyamaan persepsi, dan penyusunan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kualitas pelayanan di sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Parigi Moutong,” ujarnya.
Idrus sampaikan lima poin yang menjadi hal penting dalam penyampaian nya:
- Pemutakhiran data nelayan dan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi.
Idrus menyebutkan persoalan penyaluran BBM bersubsidi bagi nelayan merupakan salah satu perhatian Pemerintah Daerah.
Hal ini juga menjadi tindak lanjut dari hasil rapat dengan pendapat gabungan komisi-komisi DPRD Kabupaten Parigi Moutong tanggal 26 Oktober 2026 tentang evaluasi dan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi bagi nelayan.
Ia menekankan seluruh petugas lapangan dan penyuluh perikanan harus melakukan pemutakhiran data nelayan secara by name, by address.
Data yang disajikan harus benar-benar akurat, lengkap, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Pastikan bahwa identitas nelayan, aktivitas usaha penangkapan ikan, jenis alat tangkap, serta informasi lain yang diperlukan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya,” ujarnya.
- Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Idrus mengingatkan bahwa PAD merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.
Oleh karena itu, seluruh petugas pemungut PAD harus melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, transparan, tertib administrasi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia berharap dalam rapat kerja ini dilakukan evaluasi terhadap realisasi penerimaan PAD dari Januari hingga Oktober 2026, termasuk kesesuaian antara laporan penerimaan dengan bukti setoran dan lembaran distribusi yang telah disetorkan.
“Jangan sampai terdapat perbedaan antara jumlah yang dilaporkan dengan jumlah yang benar-benar disetorkan ke kas negara,” ujarnya.
- Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 2 Tahun 2026 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Idrus menegaskan seluruh jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan, khususnya petugas lapangan, harus dapat memahami ketentuan dalam peraturan daerah tersebut, terutama yang berkaitan dengan sektor kelautan dan perikanan.
Ia menyampaikan pemahaman terhadap regulasi sangat penting agar pelaksanaan pelayanan dan pemungutan retribusi di lapangan memiliki dasar hukum yang jelas.
- Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi nelayan.
Idrus menyampaikan pekerjaan seorang nelayan memiliki risiko yang cukup tinggi, aktivitas di laut, kondisi cuaca yang tidak menentu, risiko kecelakaan kerja, serta berbagai tantangan lainnya membutuhkan perhatian yang sangat serius dari pemerintah.
Oleh sebab itu, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi nelayan merupakan hal yang sangat penting.
Ia berharap petugas lapangan dan penyuluh perikanan dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini.
- Validasi data statistik perikanan tangkap.
Idrus menyebutkan data statistik perikanan merupakan salah satu instrumen penting dalam menentukan arah kebijakan dan perencanaan pembangunan ke depan.
Pembangunan sektor perikanan tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan perkiraan, tetapi harus didukung oleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Oleh karena itu, saya berpesan agar proses validasi data statistik perikanan tangkap semester I tahun 2026 dilaksanakan secara cermat, konsisten, dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan,” ujarnya.
Menutup sambutannya, Idrus mengingatkan pentingnya disiplin, etika, dan Profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai aparatur pemerintah maupun tenaga yang digaji fungsi pelayanan publik.
Ia juga menekankan kepada seluruh petugas lapangan dan penyuluh perikanan agar senantiasa menjaga integritas, meningkatkan disiplin sumber daya manusia, membangun komunikasi yang baik, serta memberikan pelayanan yang mudah, cermat, dan cepat bagi masyarakat.
“Semoga seluruh rangkaian kegiatan rapat kerja ini berjalan dengan lancar dan menghasilkan keputusan serta rekomendasi yang bermanfaat bagi masyarakat untuk meningkatkan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Parigi Moutong,” tutupnya.
