Bicaranews.online – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mengusulkan pengembangan Sekolah Terpadu Satu Atap yang mengintegrasikan jenjang PAUD, SD, dan SMP untuk memperluas akses pendidikan di wilayah terpencil. Usulan tersebut disampaikan Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, dalam audiensi dengan Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Pertemuan tersebut membahas penyelarasan program dan dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat pemerataan pendidikan, sekaligus mendukung pelaksanaan program prioritas nasional Wajib Belajar 13 Tahun.
Erwin mengatakan, kondisi geografis Parigi Moutong menjadi salah satu tantangan dalam pemerataan layanan pendidikan. Wilayah kabupaten ini memiliki garis pantai sekitar 510 kilometer, dengan kondisi geografis berupa pegunungan, lembah, serta permukiman yang tersebar hingga daerah terpencil dan dataran tinggi.
Jarak tempuh yang jauh, keterbatasan transportasi umum, dan medan yang sulit membuat sebagian anak menghadapi hambatan untuk mengakses pendidikan secara berkelanjutan.
Kondisi tersebut antara lain menyebabkan sejumlah anak di dusun terpencil memasuki jenjang SD tanpa mengikuti PAUD karena tidak tersedia satuan pendidikan di sekitar tempat tinggal mereka. Sementara itu, sebagian lulusan SD di daerah pegunungan kesulitan melanjutkan pendidikan ke SMP karena lokasi sekolah berada jauh di ibu kota kecamatan dan membutuhkan biaya transportasi maupun tempat tinggal.
Selain persoalan akses, sejumlah sekolah juga mengalami kerusakan bangunan berat dan kekurangan ruang kelas yang layak. Berbagai kendala tersebut turut berkontribusi terhadap tingginya jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Anak Putus Sekolah (APS), terutama pada masa peralihan dari PAUD ke SD serta SD ke SMP.
Untuk mengatasi persoalan itu, Erwin mengusulkan model Sekolah Terpadu Satu Atap yang mengintegrasikan tiga jenjang pendidikan dalam satu kawasan. Model tersebut direncanakan dibangun pada titik permukiman terpencil yang memenuhi persyaratan jarak dan jumlah penduduk usia sekolah.
Melalui konsep ini, anak-anak diharapkan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke wilayah lain.
Usulan intervensi mencakup rehabilitasi ruang kelas yang mengalami kerusakan berat dan penataan kawasan sekolah satu atap yang telah beroperasi. Pemerintah daerah juga mengusulkan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) untuk jenjang PAUD dan SMP pada lokasi SD terpencil yang memiliki lahan memadai serta jumlah anak usia sekolah yang mencukupi.
Selain pembangunan fisik, usulan tersebut mencakup penyediaan internet satelit untuk mendukung pembelajaran digital dan integrasi satu data pendidikan, serta peningkatan fasilitas air bersih dan sanitasi sekolah.
Dalam audiensi itu, Pemkab Parigi Moutong menyatakan kesiapan mendukung pelaksanaan program. Lahan yang diusulkan disebut telah bersertifikat dan bebas sengketa. Pemerintah daerah juga menyiapkan data berdasarkan pemetaan jumlah anak usia 5–15 tahun, serta menyatakan kesediaan menyediakan tenaga pendidik, dukungan operasional, dan peningkatan akses jalan menuju lokasi sekolah.
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, menyambut baik usulan tersebut. Ia menjelaskan, pengembangan sekolah satu atap dapat dilakukan dengan mengoptimalkan fasilitas SD yang telah tersedia.
“Tidak semua SD harus memiliki SMP. Bisa dipetakan lima SD yang lokasinya berdekatan, kemudian ditentukan satu titik pusat yang dijadikan SD–SMP satu atap,” jelasnya.
Pemerintah pusat menyatakan dukungan terhadap rencana pengembangan tersebut secara bertahap mulai 2027. Dukungan yang direncanakan meliputi penambahan ruang kelas, perpustakaan, ruang administrasi, serta fasilitas sanitasi.
Persiapan administrasi dan penataan kelembagaan juga diarahkan agar sekolah dapat menerima peserta didik baru pada tahun ajaran 2027/2028.
Dalam audiensi tersebut, Bupati Erwin Burase didampingi Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Bappelitbangda, Kepala DPKAD, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Perumahan, Pelaksana Tugas Sekretaris Dinas Pendidikan, serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Daerah.
Pemkab Parigi Moutong berharap dukungan kebijakan dan alokasi anggaran dari pemerintah pusat dapat terealisasi pada tahun anggaran mendatang, sehingga pembangunan dan revitalisasi sarana pendidikan di wilayah terpencil dapat dilakukan secara bertahap. Upaya tersebut ditujukan untuk memperluas kesempatan belajar dan mengurangi hambatan anak-anak dalam melanjutkan pendidikan.






