Bicaranews.online – Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan bahwa Program Berani Sehat tidak menggunakan anggaran operasional RSUD Undata untuk membayar klaim pelayanan pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pembayaran klaim tetap menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan melalui mekanisme yang berlaku.
Penegasan tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Tengah, dr. Syahriar, M.Kes., sebagai klarifikasi atas pemberitaan media daring Naratoria berjudul “Program Berani Sehat Gubernur Sulteng Dinilai Pemicu Masalah di RSUD Undata” yang diterbitkan pada 12 November 2026.
Syahriar menjelaskan, terdapat perbedaan mekanisme antara pembayaran iuran kepesertaan JKN oleh pemerintah daerah dan pembayaran klaim pelayanan kesehatan oleh BPJS Kesehatan kepada rumah sakit.
Menurutnya, Program Berani Sehat dijalankan melalui perluasan dan integrasi kepesertaan masyarakat ke dalam sistem JKN. Dengan skema tersebut, pelayanan kesehatan peserta yang memenuhi persyaratan penjaminan tetap dibayar melalui mekanisme klaim BPJS Kesehatan sesuai ketentuan, termasuk berdasarkan tarif Indonesian Case-Based Groups (INA-CBGs).
“Peran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui APBD dalam Program Berani Sehat adalah membiayai iuran kepesertaan JKN, khususnya bagi peserta segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. Selain itu, terdapat pula pembiayaan melalui program Jaminan Kesehatan Daerah bagi pelayanan yang tidak masuk dalam skema JKN,” jelas Syahriar.
Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Terintegrasi.
Ia mengatakan, Program Berani Sehat dirancang untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat miskin, masyarakat tidak mampu, dan kelompok rentan secara ekonomi. Sasaran program juga mencakup peserta JKN mandiri yang tidak lagi mampu membayar iuran secara mandiri.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah berupaya memastikan masyarakat tetap memiliki kepesertaan JKN aktif sehingga dapat mengakses pelayanan kesehatan meskipun menghadapi keterbatasan ekonomi.
Dinas Kesehatan juga menyebut integrasi kepesertaan masyarakat ke dalam JKN memberikan kepastian penjaminan pembiayaan bagi fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit rujukan seperti RSUD Undata.
Syahriar menegaskan, pembayaran klaim pelayanan pasien peserta JKN tetap dilakukan BPJS Kesehatan. Karena itu, Program Berani Sehat tidak mengambil atau mengurangi alokasi anggaran operasional internal RSUD Undata untuk membayar klaim pasien peserta JKN.
Terkait peningkatan kunjungan pasien seiring pelaksanaan program, Dinas Kesehatan menilai kondisi tersebut merupakan konsekuensi dari semakin luasnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
Peningkatan kebutuhan layanan itu, menurut Syahriar, perlu diimbangi dengan penguatan tata kelola manajemen rumah sakit, peningkatan kapasitas pelayanan, serta optimalisasi sumber daya kesehatan agar mutu layanan tetap terjaga.
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah turut mengapresiasi perhatian media dan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan di daerah. Pengawasan publik dinilai penting untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas layanan.
Namun, Dinas Kesehatan berharap informasi mengenai Program Berani Sehat disampaikan dengan mengacu pada mekanisme pembiayaan dan regulasi yang berlaku agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
Melalui klarifikasi tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan bahwa Program Berani Sehat ditujukan untuk memperluas perlindungan jaminan kesehatan, terutama bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan, sekaligus memastikan pembiayaan pelayanan kesehatan melalui sistem JKN berjalan sesuai ketentuan.






