Bicaranews.online / Parigi Moutong – Sulawesi Tengah – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) menerima dukungan langsung dari tingkat pusat dalam mempercepat pemulihan pascabencana banjir bandang yang menerjang sejumlah wilayahnya. Penjabat (Pj) Bupati Parimo, Richard Arnaldo, bersama Ketua DPRD Alfred Tonggiroh dan jajaran kepala dinas terkait mendampingi kunjungan kerja Anggota Komisi VIII DPR RI, Matindas J. Rumambi, serta Direktur Kedaruratan dan Logistik BNPB, Andria Yuferiza, di Desa Bambasiang, Kecamatan Palasa, Senin (24/3/25).
Kehadiran legislator senayan dan otoritas penanggulangan bencana nasional ini difokuskan untuk mengasistensi sekaligus mengawal penanganan darurat di zona terdampak parah, utamanya di wilayah Kecamatan Palasa dan Tomini.
Dalam kesempatan tersebut, Richard Arnaldo mengapresiasi respons cepat dan penyaluran bantuan dari Komisi VIII DPR RI serta BNPB untuk warganya. Ia memaparkan bahwa status tanggap darurat telah diberlakukan sejak 14 Maret lalu guna mencakup enam desa terdampak, yakni Bambasiang, Ogoansam, Ulatan, Tomini, Tomini Barat, dan Tomini Timur.
Data sekilas dampak bencana mencatat kerusakan yang cukup masif. Selain merusak puluhan rumah warga di mana 10 unit di antaranya dilaporkan hanyut atau rusak berat—banjir juga melumpuhkan sektor pertanian dengan gagal panennya 2,2 hektare lahan bawang.
Kerusakan infrastruktur vital juga menjadi tantangan berat bagi pemda. Akses jalan ke Desa Bambasiang sempat terputus total akibat dua titik longsor, ditambah robohnya satu jembatan cagar budaya, satu jembatan gantung, serta satu jembatan permanen. Saluran pipa air bersih di Ogoansam dan jaringan irigasi lokal pun dilaporkan lumpuh akibat rusaknya bangunan penahan air (groundsill).
Menanggapi situasi tersebut, Pemkab Parimo bergerak taktis melakukan berbagai langkah kedaruratan. Bekerja sama dengan Dinas Bina Marga Provinsi, perbaikan akses jalan yang terputus mulai menunjukkan progres, di mana satu titik kini sudah dapat dilalui kendaraan.
Upaya pemulihan lain yang tengah berjalan meliputi normalisasi Sungai Ulatan dan Sungai Tomini, pembersihan sisa lumpur di permukiman, pemulihan pipa air bersih, hingga pemasangan kubus beton untuk membenahi irigasi warga. Pemerintah daerah juga telah mendirikan 10 unit tenda hunian sementara bagi keluarga yang kehilangan tempat tinggal, di samping menyalurkan logistik harian dan bantuan untuk petani yang merugi.
Meski demikian, Richard mengakui penanganan permanen untuk jembatan yang rusak di Desa Bambasiang masih belum bisa dieksekusi dalam waktu dekat karena keterbatasan armada. Melalui momentum kunjungan spesifik ini, Pemkab Parimo melayangkan harapan besar kepada DPR RI dan BNPB agar bersedia memberikan dukungan tambahan berupa alat berat ekskavator secara mandiri, mengingat bentang geografis Parimo dikelilingi banyak sungai yang memiliki potensi ancaman banjir serupa di masa mendatang.
