DPRD Parigi Moutong Mulai Bedah Dokumen LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2024

Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024

Bicaranews.online / Parigi Moutong – Sulawesi Tengah – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) resmi menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024 kepada pihak legislatif. Nota pertanggungjawaban tahunan tersebut dipaparkan langsung dalam Sidang Paripurna DPRD yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Parlemen, Rabu (26/3/25).

Ketua DPRD Parimo, Alfres Mas Boy Tonggiroh, saat membuka persidangan mengingatkan bahwa penyampaian laporan berkala ini merupakan amanat regulasi yang wajib dipenuhi kepala daerah paling lambat tiga bulan setelah periode tahun anggaran berakhir.

Dalam penjelasannya, Penjabat (Pj) Bupati Parigi Moutong, Richard Arnaldo, menyebut dokumen LKPJ 2024 sebagai progress report tertulis yang memotret seluruh kinerja jalannya pemerintahan selama setahun penuh. Ia memandang mekanisme evaluasi ini sebagai instrumen kemitraan yang strategis bagi eksekutif dan legislatif untuk saling mengoreksi, mengisi celah kekurangan, dan menyelaraskan kebutuhan riil masyarakat melalui rekomendasi perbaikan ke depan.

Dokumen kerja tersebut sejatinya telah diserahkan lebih awal ke meja dewan pada 24 Maret lalu. Langkah cepat ini diambil agar pihak parlemen memiliki waktu yang cukup untuk menjadwalkan bedah anggaran bersama tim eksekutif. Sesuai aturan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, lembaga legislatif memiliki tenggat waktu maksimal 30 hari untuk merumuskan catatan strategis setelah berkas diterima.

Secara umum, draf laporan tersebut merangkum tiga klaster utama. Pertama, makro wilayah yang mengulas postur demografi, letak geografis, tata kelola birokrasi, serta struktur APBD. Kedua, capaian kinerja sektoral dari setiap organisasi perangkat daerah, lengkap dengan kendala lapangan dan solusi taktisnya. Ketiga, realisasi tugas pembantuan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

Dari sisi fiskal, struktur pendapatan daerah bertumpu pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer, serta pos pendapatan lain yang sah. Sementara untuk pos belanja daerah, serapan total pada periode 2024 berhasil menyentuh angka 96,81 persen yang dialokasikan untuk pembiayaan operasional, belanja modal, dana tidak terduga, hingga pos belanja transfer.

Menutup jalannya sidang yang bergulir di tengah bulan suci Ramadan tersebut, Richard menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin kepada seluruh elemen yang hadir. Ia berharap suasana bulan puasa ini semakin mempererat soliditas kerja antara jajaran pemda dan parlemen dalam menata pembangunan Parigi Moutong yang lebih sejahtera.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *