Bicaranews.online / Palu / Sulawesi Tengah – Pemerintah pusat melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional merespons usulan Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, mengenai perlunya reformulasi Dana Bagi Hasil (DBH) bagi daerah penghasil nikel.
Respons tersebut muncul setelah pernyataan Anwar Hafid dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI mengenai ketimpangan pembagian DBH menjadi perhatian publik dan mendapat sorotan luas.
Anwar mengungkapkan, Kepala Bappenas telah menghubunginya secara langsung untuk meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyiapkan kajian resmi sebagai bahan pembahasan di tingkat nasional.
Kajian tersebut nantinya akan dipresentasikan di Jakarta sebagai dasar penyusunan usulan kepada Presiden terkait proporsi pembagian Dana Bagi Hasil yang dinilai lebih berkeadilan bagi daerah penghasil.
“Alhamdulillah, saya ditelepon langsung oleh Kepala Bappenas yang meminta Pemprov Sulteng menyiapkan kajian resmi agar bisa dipresentasikan di Jakarta. Dari situ kita bisa mengusulkan kepada Bapak Presiden bagaimana proporsi DBH yang adil untuk masyarakat Sulawesi Tengah,” ujar Anwar, Kamis (1/5/2025).
Menurut Anwar, upaya memperjuangkan pembagian DBH yang lebih proporsional bukanlah hal baru. Ia menyebut aspirasi tersebut telah diperjuangkannya sejak masih menjabat sebagai Bupati Morowali, mengingat Sulawesi Tengah merupakan salah satu daerah penyumbang devisa negara melalui industri pengolahan nikel.
Ia menilai, besarnya kontribusi sektor tersebut seharusnya diikuti dengan pembagian manfaat fiskal yang lebih adil, baik bagi kabupaten penghasil maupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Anwar juga menyampaikan bahwa perjuangan tersebut memperoleh dukungan dari berbagai kalangan, mulai dari akademisi, aktivis hingga masyarakat. Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menyiapkan sejumlah program prioritas yang direncanakan dibiayai melalui peningkatan DBH, salah satunya program beasiswa Berani Cerdas yang disebut telah diikuti sekitar 50 ribu pendaftar.
Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI, Anwar Hafid menyoroti ketimpangan Dana Bagi Hasil yang diterima Sulawesi Tengah. Ia menyampaikan bahwa daerahnya hanya memperoleh sekitar Rp200 miliar DBH setiap tahun meskipun menjadi salah satu kontributor utama penerimaan negara dari sektor nikel.
Menurutnya, besaran tersebut belum sebanding dengan dampak lingkungan, sosial, dan pembangunan yang harus ditanggung daerah penghasil. Pernyataan itu kemudian memicu perhatian pemerintah pusat hingga berujung pada permintaan penyusunan kajian resmi oleh Bappenas sebagai langkah awal pembahasan kebijakan di tingkat nasional.
