Bicaranews.online – Keterbatasan anggaran, risiko banjir, dan persoalan pertambangan menjadi pembahasan dalam pertemuan koordinasi antara DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong di Auditorium Kantor Bupati Parigi Moutong, Kamis (29/10/2026).
Pertemuan tersebut dipimpin Ketua DPRD Sulteng Moh. Arus Abdul Karim dan dihadiri Bupati Parigi Moutong Erwin Burase bersama sejumlah anggota DPRD provinsi dan jajaran pemerintah kabupaten.
Dalam pertemuan itu, Erwin menyampaikan bahwa tingginya kebutuhan belanja pegawai menjadi salah satu tantangan fiskal pemerintah kabupaten. Kondisi tersebut membatasi ruang anggaran yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik lainnya.
Selain keterbatasan anggaran, pemerintah kabupaten juga menghadapi kebutuhan penanganan bencana alam, terutama banjir. Kebutuhan tersebut turut menambah tekanan terhadap kemampuan keuangan daerah, sehingga dukungan lintas pemerintahan dinilai diperlukan untuk memperkuat kesiapsiagaan dan mempercepat penanganan dampak bencana.
Erwin juga mengharapkan dukungan alat berat untuk membantu penanganan bencana dan infrastruktur yang terdampak. Dukungan tersebut diharapkan dapat menunjang upaya pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan masyarakat di lapangan.
Persoalan pertambangan turut menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mengharapkan dukungan DPRD Sulteng untuk memperkuat koordinasi dalam mencari solusi, khususnya terkait tata kelola, legalitas, dan pengawasan pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam sambutannya, Erwin mengapresiasi kunjungan pimpinan dan anggota DPRD Sulteng. Ia berharap koordinasi tersebut dapat memperkuat hubungan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi serta menghasilkan dukungan konkret bagi penyelesaian persoalan pembangunan di Parigi Moutong.
Rombongan DPRD Sulteng turut dihadiri anggota legislatif Yus Mangun, Yusuf SP, Zainal Abidin, Musliman, Herry Utusan, dan Maryam Tamoreka. Hadir pula Sekretaris Daerah Parigi Moutong, anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Melalui pertemuan tersebut, kedua pihak membahas pentingnya penyelarasan kebijakan pembangunan agar dukungan pemerintah provinsi dapat menjawab kebutuhan daerah. Namun, rilis kegiatan belum merinci bentuk keputusan, besaran dukungan anggaran, maupun tindak lanjut konkret yang disepakati dalam pertemuan.
