Bicaranews.online — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memperkuat langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan yang masih mengancam sejumlah wilayah. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid meminta seluruh pihak meningkatkan kewaspadaan memasuki September 2026.
Hal itu disampaikan Anwar saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Karhutla dan Kekeringan di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin (31/8/2026).
Menurut Anwar, penanganan karhutla membutuhkan gerakan yang lebih masif dan tidak dapat dilakukan secara sektoral. Koordinasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, serta instansi terkait perlu diperkuat untuk mencegah kebakaran meluas dan menimbulkan kerugian lebih besar.
“Hari ini kita melaksanakan salah satu kegiatan yang sangat penting dan mendesak bagi daerah kita Sulawesi Tengah, yaitu membahas langkah-langkah apa yang harus kita lakukan agar penanganan karhutla ini lebih masif lagi kita lakukan sehingga tidak meluas kerusakan yang ditimbulkan,” ujar Anwar.
Ia mengatakan sejumlah langkah penanganan sebelumnya telah dilakukan di tingkat kabupaten dan kota. Namun, upaya tersebut perlu disinergikan agar penanganan di lapangan dapat berjalan lebih efektif.
Sebelum rakor digelar, Anwar juga mengaku telah berkoordinasi dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk Pangdam, Kajati dan Kapolda, untuk merumuskan langkah bersama menghadapi ancaman karhutla.
“Langkah-langkah yang sudah kita lakukan baik di tingkat kabupaten kota bisa lebih sinergi lagi sehingga kita bisa mengantisipasi dampak kerugian yang lebih besar yang terjadi akibat kebakaran hutan ini,” katanya.
Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tengah hingga 28 Agustus 2026, karhutla telah terjadi di sejumlah wilayah.
Di Kota Palu, salah satu kejadian tercatat di kawasan Poboya dengan luas lahan terbakar sekitar satu hektare. Sementara Kabupaten Tojo Una-Una menjadi salah satu daerah dengan kejadian karhutla yang cukup besar.
Di wilayah tersebut, kebakaran terjadi di sejumlah desa dengan salah satu lokasi dilaporkan memiliki luas lahan terbakar mencapai sekitar 83 hektare.
Karhutla juga tercatat terjadi di Kabupaten Banggai, Donggala, Parigi Moutong, Tolitoli, Poso dan Buol.
Anwar menjelaskan, pola kejadian karhutla menunjukkan adanya keterkaitan dengan kondisi kekeringan. Pada awal tahun, kejadian karhutla sempat mengalami peningkatan, sebelum kemudian menurun setelah dilakukan berbagai upaya pemadaman dan penanganan oleh pemerintah daerah bersama aparat di lapangan.
Namun, memasuki Agustus, kondisi kekeringan mencapai titik puncak dan diikuti dengan meningkatnya kejadian karhutla.
“Ini tentu seiring dengan grafik terjadinya kekeringan. Jadi juga kekeringan ini memuncak, di puncaknya itu adalah Agustus. Dan ini korelasinya sangat kuat antara kekeringan seiring dengan kebakaran yang terjadi,” jelasnya.
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah tidak ingin lengah menghadapi September. Anwar secara khusus mengingatkan adanya potensi lonjakan kejadian apabila kondisi kering masih berlanjut.
“Kita khawatir jangan sampai Agustus ke September ini akan terjadi lonjakan,” tegasnya.
Meski hujan mulai turun di sejumlah wilayah, kewaspadaan tetap perlu dipertahankan. Sebab, menurut Anwar, sejumlah daerah masih berpotensi mengalami kekeringan apabila kondisi kering berlangsung dalam waktu yang panjang.
“Kita tetap harus waspada kalau sampai kekeringan ini terus masih berlangsung begitu lama,” ujarnya.
Rakor selanjutnya diisi dengan arahan dan paparan dari unsur terkait, termasuk Pangdam, untuk membahas langkah penanganan karhutla dan kekeringan di Sulawesi Tengah.
Sejumlah pejabat dan unsur terkait turut hadir dalam rapat tersebut, di antaranya Danrem 132/Tadulako, perwakilan Danlanal, Bupati Sigi, Wakil Bupati Poso, Wakil Bupati Banggai Laut, Kepala Dinas Bina Marga, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Sekretaris Kabupaten Morowali Utara, perwakilan Bupati Donggala, Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan, Kepala Biro Pemerintahan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Melalui penguatan koordinasi lintas sektor tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menargetkan penanganan karhutla dan kekeringan dapat dilakukan lebih cepat, terpadu dan masif, sekaligus menekan risiko kerusakan lingkungan serta dampak terhadap masyarakat.
