Daerah  

Kampung Nelayan Merah Putih Dimulai di Buol, Anwar Hafid Dorong Pembangunan Cepat dan Tepat

/ Foto : Adpim Pemprov Sulteng

Bicaranews.online – Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Tamit, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, resmi dimulai setelah Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid melakukan peletakan batu pertama, Selasa (25/8/2026).

Program tersebut merupakan bagian dari program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pembangunan kawasan permukiman serta fasilitas pendukung aktivitas nelayan secara terpadu.

Dalam kesempatan itu, Anwar Hafid berharap pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dapat dikerjakan dengan cepat, tepat waktu, dan menghasilkan kawasan yang berkualitas.

“Kalau bisa dikerjakan bagus-bagus, cepat, tepat, dan bagus. Kita berharap nanti menjadi salah satu kunjungan Bapak Presiden pada peresmian Kampung Nelayan di seluruh Indonesia,” katanya.

Menurut Anwar, program Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat pesisir. Persoalan tersebut antara lain akses terhadap bahan bakar minyak (BBM), ketersediaan es untuk menjaga hasil tangkapan, hingga pemasaran hasil perikanan.

Konsep kawasan yang terintegrasi, kata dia, diharapkan dapat membuat aktivitas nelayan menjadi lebih efektif sekaligus meningkatkan nilai ekonomi hasil tangkapan.

“Maunya Presiden, nelayan tidak lagi mengalami kesulitan seperti dulu. Mau membeli BBM susah, menangkap banyak ikan tetapi sulit mendapatkan es, dan pemasarannya juga susah. Karena itu lahirlah program Kampung Nelayan supaya semuanya terintegrasi,” jelasnya.

Gubernur menegaskan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan terus mendorong masuknya program prioritas pemerintah pusat ke daerah. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten diperlukan agar program pembangunan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Selain pembangunan kawasan nelayan, Anwar juga menyoroti pembangunan infrastruktur di Kabupaten Buol. Peningkatan akses jalan dinilai penting untuk membuka keterisolasian wilayah, memperkuat konektivitas, dan mendorong pergerakan ekonomi masyarakat.

“Jangan sampai ada yang bilang Pak Gubernur lupa Buol. Saya tidak lupa Buol. Buol telah memberikan saya yang terbaik, sehingga saya tidak akan pernah lupa,” tegasnya.

Ia memastikan Pemerintah Provinsi Sulteng akan terus mendorong penyelesaian ruas-ruas jalan provinsi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Perhatian terhadap pembangunan daerah, lanjut Anwar, juga mencakup keberlanjutan pelayanan dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan. Ia mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Buol dalam mempertahankan pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui sinergi dengan Pemerintah Provinsi Sulteng.

“Tujuan semua sama, rakyat harus cepat sejahtera,” ujarnya.

Peletakan batu pertama tersebut menjadi penanda dimulainya pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Tamit. Anwar berharap pembangunan dapat segera diselesaikan sehingga fasilitas yang disiapkan dapat langsung dimanfaatkan masyarakat.

“Dengan memohon ridho dan berkat Allah SWT, peletakan batu pertama pembangunan Kampung Nelayan Desa Tamit, Kabupaten Buol, yang terdiri dari tiga desa, sebagai bagian dari program Presiden Republik Indonesia Bapak H. Prabowo Subianto, hari ini kita letakkan batu pertamanya. Insyaallah dalam waktu yang tidak lama akan segera selesai sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,” tutupnya.

Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Tamit diharapkan tidak hanya menghadirkan infrastruktur fisik, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru, memperkuat sektor perikanan, meningkatkan kualitas hidup nelayan, serta mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Buol H. Risharyudi Triwibowo, Wakil Bupati Buol Dr. Moh. Nasir Dj. Daimaroto, Ketua DPRD Kabupaten Buol, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Buol, kepala perangkat daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Buol, camat, pimpinan instansi vertikal, kepala desa, ketua BPD dan LPM, serta tokoh adat, agama, masyarakat, pemuda, perempuan dan para nelayan.

Exit mobile version