Bicaranews.online – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mengajukan sejumlah program prioritas pembangunan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam audiensi di Jakarta, Senin (29/6/2026). Langkah tersebut dilakukan untuk menyelaraskan rencana pembangunan daerah dengan kebijakan nasional sekaligus memperbesar peluang memperoleh dukungan program dan pendanaan dari pemerintah pusat.
Audiensi dipimpin Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, didampingi Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong Faisan Badja, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah.
Dalam pertemuan itu, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong memaparkan sejumlah sektor yang menjadi prioritas pembangunan daerah, meliputi pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan sektor pertanian, kelautan dan perikanan, pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal, pengentasan kemiskinan, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, serta penguatan ketahanan pangan.
Bupati Erwin Burase mengatakan koordinasi dengan Bappenas menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menyelaraskan program pembangunan dengan arah kebijakan nasional, terutama di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
“Audiensi ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat. Kami berharap berbagai program prioritas Kabupaten Parigi Moutong dapat memperoleh dukungan pendanaan melalui kementerian dan lembaga terkait, sehingga pembangunan yang direncanakan dapat terlaksana secara maksimal demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Erwin.
Dalam penyusunan usulan tersebut, Bappelitbangda berperan menyiapkan dokumen perencanaan dan memastikan program yang diajukan selaras dengan prioritas pembangunan nasional. Penyelarasan ini dinilai penting agar usulan daerah dapat dipertimbangkan dalam perencanaan kementerian dan lembaga pemerintah.
Selain menyampaikan program prioritas, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong juga memaparkan potensi unggulan daerah sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional dan pengembangan investasi di daerah.
Audiensi tersebut juga membahas penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam proses perencanaan pembangunan. Hasil pembahasan selanjutnya akan menjadi bahan penyempurnaan dokumen perencanaan daerah, termasuk penyesuaian program yang akan diusulkan kepada kementerian dan lembaga terkait.
Koordinasi antara pemerintah daerah dan Bappenas merupakan bagian dari mekanisme penyelarasan perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Melalui proses tersebut, pemerintah daerah dapat mengusulkan program strategis yang dinilai sesuai dengan kebutuhan wilayah dan berpeluang memperoleh dukungan melalui program kementerian maupun sumber pendanaan pemerintah pusat.
