Bicaramews.online – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong terus memperkuat upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan keikutsertaan Wakil Bupati Parigi Moutong, H. Abdul Sahid, dalam Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Tengah yang digelar secara virtual, Kamis (9/7/2026).
Rapat berlangsung di Ruang Rapat Bupati Parigi Moutong dan dipimpin Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny Lamadjido. Kegiatan itu diikuti seluruh pemerintah kabupaten dan kota se-Sulawesi Tengah sebagai forum evaluasi sekaligus penyusunan langkah bersama dalam mengendalikan inflasi daerah.
Mendampingi Wakil Bupati, hadir Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Parigi Moutong Aswini Dimpel, unsur TNI dan Polri, serta pimpinan organisasi perangkat daerah yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah.
Rapat koordinasi difokuskan pada pembahasan strategi menjaga kestabilan harga bahan pokok di tengah fluktuasi sejumlah komoditas yang masih memengaruhi laju inflasi di daerah.
Dalam arahannya, Wakil Gubernur Reny Lamadjido menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, tetapi memerlukan keterlibatan aktif seluruh pemerintah kabupaten dan kota.
Menurutnya, langkah pengendalian harus dilakukan secara terpadu melalui pengawasan harga, kelancaran distribusi barang, serta penguatan koordinasi antaranggota TPID.
Selain itu, pemerintah daerah juga diminta meningkatkan komunikasi publik agar masyarakat memperoleh informasi yang benar mengenai kondisi pasokan dan harga pangan.
Edukasi kepada masyarakat dinilai penting untuk mendorong pola konsumsi yang bijak sekaligus mencegah kepanikan yang dapat memicu lonjakan permintaan terhadap komoditas tertentu.
Dalam rapat tersebut dipaparkan bahwa inflasi bulanan (month to month/mtm) di Sulawesi Tengah tercatat sebesar 1,08 persen. Komoditas cabai rawit menjadi penyumbang terbesar terhadap kenaikan inflasi selama periode tersebut.
Kondisi itu menjadi perhatian pemerintah karena harga cabai merupakan salah satu komoditas yang sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca, distribusi, dan tingkat produksi.
Sebagai langkah jangka panjang, Wakil Gubernur juga mendorong pemerintah daerah memperkuat sektor riil melalui pengembangan hilirisasi komoditas unggulan.
Ia menilai pengolahan hasil pertanian dan perkebunan di daerah akan memberikan nilai tambah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar wilayah.
Komoditas seperti kelapa dan beras disebut memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan perekonomian daerah.
Menurutnya, pengembangan industri berbasis komoditas lokal akan membantu menjaga ketersediaan pasokan dan mengurangi risiko gejolak harga di pasar.
Reny Lamadjido juga mengajak seluruh pemerintah daerah terus memperkuat sinergi dalam setiap langkah pengendalian inflasi.
Ia menegaskan keberhasilan menjaga stabilitas harga hanya dapat dicapai melalui kerja sama yang solid antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, serta seluruh pemangku kepentingan.
Bagi Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, forum koordinasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat strategi pengendalian inflasi yang selama ini telah dijalankan.
Hasil pembahasan akan menjadi bahan evaluasi dalam menyusun kebijakan daerah, khususnya yang berkaitan dengan pengawasan harga, kelancaran distribusi, serta penguatan produksi pangan lokal.
Pemerintah daerah berharap koordinasi yang terus dilakukan melalui TPID dapat meningkatkan efektivitas pengendalian inflasi di tingkat daerah.
Dengan sinergi yang semakin kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, stabilitas harga kebutuhan pokok diharapkan tetap terjaga, daya beli masyarakat dapat dipertahankan, serta pertumbuhan ekonomi daerah terus bergerak positif di tengah berbagai tantangan ekonomi.
