Bicaranews.online – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Tengah memastikan ketersediaan beras di Kabupaten Parigi Moutong dalam kondisi aman di tengah upaya pemerintah mengendalikan inflasi pangan. Kepastian itu diperoleh setelah TPID meninjau Gudang Bulog Olaya dan sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Parigi Moutong, Jumat (18/7/2025).
Kunjungan dipimpin Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Rudi Dewanto, bersama perwakilan Bank Indonesia, Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Tengah, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, serta unsur TPID lainnya. Selain memeriksa stok beras di gudang Bulog, rombongan juga memantau perkembangan harga di Pasar Sentral Parigi dan Pasar Tolai.
Hasil pemantauan menunjukkan stok beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Gudang Bulog Parigi Moutong mencapai lebih dari 10.600 ton. Jumlah tersebut dinilai mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga musim panen berikutnya.
“Masyarakat tidak perlu khawatir. Stok beras SPHP cukup, dan pemerintah akan terus hadir dengan intervensi harga melalui program Gerakan Pangan Murah. Kita harus menjaga agar tidak terjadi panic buying ataupun penimbunan,” kata Rudi Dewanto.
Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, harga beras komersial di sejumlah pasar berada pada kisaran Rp16.000 per kilogram. Sementara itu, beras SPHP akan disalurkan kepada masyarakat dengan harga sekitar Rp12.500 per kilogram melalui operasi pasar yang akan dilaksanakan secara bertahap.
Menurut Rudi, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga keterjangkauan harga pangan sekaligus memastikan pasokan tetap tersedia bagi masyarakat.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi tahunan (year on year/yoy) Kabupaten Parigi Moutong pada Juni 2025 tercatat sebesar 3,12 persen. Pemerintah daerah menilai capaian tersebut mencerminkan kondisi harga yang relatif terkendali dibandingkan periode sebelumnya, meski pengawasan terhadap komoditas pangan strategis tetap perlu dilakukan.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Syamsu Nadjamudin, mengatakan pengendalian inflasi dilakukan melalui koordinasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, Bulog, instansi teknis, hingga aparat penegak hukum.
“Kami bergerak bersama TPID provinsi, Bulog, Dinas Perindag, Dinas Ketahanan Pangan, dan Satgas Pangan Polri. Intervensi ini menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah juga akan melibatkan pedagang yang telah bermitra dalam penyaluran beras SPHP. Proses distribusi tersebut akan diawasi Satgas Pangan Polres Parigi Moutong guna mengantisipasi penyimpangan distribusi maupun praktik permainan harga.
Selain operasi pasar, TPID Sulawesi Tengah menyatakan akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga dan ketersediaan bahan pangan di berbagai daerah. Program Gerakan Pangan Murah juga akan dilaksanakan di sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami gejolak harga.
Pemerintah mengimbau masyarakat tetap berbelanja sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Di sisi lain, penguatan ketahanan pangan daerah, perbaikan sistem distribusi, serta perlindungan konsumen akan terus menjadi fokus pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi pangan di Sulawesi Tengah.
