Bicaranews.online / Parigi Moutong – Sulawesi Tengah – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) mendesak pengintegrasian perspektif gender dalam setiap kebijakan penanganan perubahan iklim. Langkah ini dinilai krusial mengingat dampak krisis lingkungan global tersebut terbukti lebih berat menimpa kelompok rentan, terutama perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas.
Pernyataan tersebut ditegaskan oleh Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Kesra, Aswini Dimpel, saat membuka agenda sosialisasi terkait isu iklim berkeadilan gender di Aula Lantai II Kantor Bupati Parimo, Kamis (27/2).
Dalam forum yang digelar berkat kolaborasi bersama Yayasan Merah Putih (YMP) Sulawesi Tengah itu, Aswini menyoroti ketimpangan yang terjadi di tingkat lokal. Menurutnya, fenomena cuaca ekstrem dan penyusutan sumber daya alam yang kian marak di Parimo tidak berdampak setara terhadap semua orang. Kelompok marginal sering kali menjadi korban paling terdampak akibat keterbatasan akses informasi serta minimnya keterlibatan dalam ruang pengambilan keputusan.
Ia menambahkan bahwa perempuan sebenarnya memiliki potensi besar dalam membangun ketahanan iklim, baik di lingkup domestik maupun komunal. Atas dasar itulah, pemenuhan hak dan keadilan gender wajib masuk ke dalam inti strategi mitigasi dan adaptasi lingkungan yang dirancang pemerintah daerah.
Melalui forum ini, Pemkab Parimo mengajak seluruh elemen—mulai dari akademisi, birokrat, hingga organisasi sipil—untuk menyatukan sinergi. Aswini berharap kolaborasi dengan YMP Sulteng ini menjadi pemantik lahirnya program aksi iklim yang lebih inklusif demi masa depan daerah yang lebih tangguh dan berkelanjutan.
