Bicaranews.online – Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Candra Setiawan, S.Pd., menyampaikan dua poin interupsi dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Parigi Moutong di ruang rapat paripurna Kantor DPRD Parigi Moutong, Rabu (16/9/2026). Ia meminta pemerintah daerah memperluas program seragam gratis kepada siswa madrasah serta menertibkan kedisiplinan aparatur di lingkungan Sekretariat DPRD.
Candra mengatakan satuan pendidikan di Kabupaten Parigi Moutong tidak hanya berada di bawah naungan Dinas Pendidikan, tetapi juga Kementerian Agama (Kemenag). Di antaranya Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang setara dengan sekolah dasar (SD) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang setara dengan sekolah menengah pertama (SMP).
Namun, ia menyebut siswa MI dan MTs belum mendapatkan bantuan melalui program seragam gratis yang dijalankan pemerintah daerah.
Menurut Candra, peserta didik yang bersekolah di madrasah juga merupakan bagian dari masyarakat Kabupaten Parigi Moutong sehingga perlu mendapat perhatian dalam kebijakan pendidikan daerah.
Ia mendorong Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong agar program seragam gratis dapat turut dialokasikan bagi siswa MI dan MTs, baik melalui APBD Perubahan maupun penganggaran tahun berikutnya.
Ia menilai siswa yang menempuh pendidikan di madrasah memiliki hak yang sama untuk memperoleh dukungan program pendidikan dari pemerintah daerah.
Selain pemerataan program pendidikan, Candra menyoroti kedisiplinan pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Parigi Moutong.
Sebagai mitra kerja Sekretariat DPRD, Komisi I meminta Pimpinan DPRD memberikan teguran serta melakukan penertiban terhadap aparatur yang dinilai belum disiplin dalam menjalankan tugas.
Candra menyoroti kehadiran pejabat maupun pegawai Sekretariat DPRD ketika rapat paripurna akan dimulai. Menurutnya, persoalan tersebut perlu dibenahi agar sekretariat dapat menjalankan fungsi pelayanan dan fasilitasi terhadap kegiatan anggota DPRD secara maksimal.
Ia meminta Pimpinan DPRD menindaklanjuti persoalan tersebut melalui pembenahan kedisiplinan pegawai. Dengan demikian, pelaksanaan agenda dan aktivitas DPRD dapat didukung secara optimal oleh Sekretariat DPRD.
