Bicaranews.online – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Parigi Moutong, Mohamad Nasir, S.PI., M.Si., sampaikan sambutan dalam rangkaian pembukaan rapat kerja petugas Lapangan dan Penyuluh Perikanan Kabupaten Parigi Moutong yang berlangsung selama 9-10 November 2026, Bertempat di hotel Anutapura, Kampal. Senin (9/11/2026).
Mohammad Nasir menyampaikan bahwa dalam dua hari ke depan akan diadakan evaluasi berkaitan dengan data, terutama data yang berkaitan dengan persyaratan mendapatkan barcode BBM subsidi.
Ia menyebutkan hal yang menjadi dasar penerbitan barcode ini adalah identitas masyarakat nelayan yang berkaitan dengan profesi. Salah satu dasar adalah penerbitan Kartu Usaha Perikanan (KUSUKA).
“Jadi, jangan sembarangan menerbitkan kartu KUSUKA hanya karena dia bisa memancing atau dia bisa memancing 1–2 kali dalam seminggu atau sekedar hobi. Ini tidak bisa diberikan kartu KUSUKA,” ujarnya.
Nasir menyampaikan bahwa ada klasifikasi nelayan terkadang memaksakan untuk diterbitkan kartu KUSUKA hanya karena bisa memancing, bisa bawa perahu, tetapi profesinya hanya sekitar 0,2% sebagai nelayan. Hal ini yang perlu diwaspadai.
“Ini sangat terjadi, sangat banyak terjadi di lapangan. Apabila kita mendeteksinya terlalu gampang, apabila yang memohon kartu KUSUKA langsung menelepon Kepala Bidang, Sekretaris, Kadis, bahkan Bupati, sudah bisa dipastikan bahwa itu bukan nelayannya sebenarnya,” ujarnya.
Ia menyampaikan ketika mereka berhadapan dengan penyuluh, penyuluh berpatokan dengan kriteria yang sebenarnya. Minimal harus 80% sebagai masyarakat nelayan, bukan sekadar hobi, tahu memancing dan segalanya.
“Nah, ini yang perlu ditekankan oleh bapak dan ibu sekalian, sehingga saya menyadari bahwa penerbitan barcode yang selama ini banyak menyampaikan bahwa barcode siluman, barcode fiktif, saya pikir petugas kami di lapangan ini berlapis ketat punya apa? Penjagaan untuk menerbitkan sebuah persyaratan administrasi,” ujarnya.
Nasir menyampaikan bahwa apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan yang dilakukan petugas di lapangan, pihaknya terbuka menerima masukan dari berbagai kalangan, baik media maupun masyarakat, sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja sumber daya manusia di sektor perikanan.
Ia menyebut hal ini perlu disepakati bersama yang informasi haruslah akurat, karena ketika menginput data di lapangan dimulai dengan data yang tidak benar, maka sudah bisa dipastikan pada akhirnya akan memberikan persoalan yang sangat serius.
Salah satu contoh, ketika pihaknya memberikan data yang tidak benar terkait yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, dalam perjalanannya ada yang terdeteksi nelayan, sementara dia sudah mendapat santunan, hal ini yang menjadi persoalan.
“Oleh karena itu, teman-teman sekalian, mohon yang berkaitan dengan pelayanan sosial yang memiliki nilai Kompensasi keuangan, ini tolong didata benar. Jangan sampai yang bukan nelayan mendapatkan santunan yang tidak seharusnya dia terima,” tutupnya.
