Bicaranews.online – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong terus memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN). Salah satunya dengan mengikuti Webinar Seri IV Pariwara Antikorupsi 2026 yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai bagian dari penguatan komunikasi publik dalam membangun budaya antikorupsi.
Webinar yang digelar secara virtual melalui kanal YouTube KPK pada Kamis (9/7/2026) itu diikuti jajaran Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dari Ruang Sekretaris Daerah. Kegiatan dipimpin Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Parigi Moutong, Yusnaeni.
Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) turut ambil bagian, di antaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Inspektorat, Dinas Komunikasi dan Informatika, BKPSDM, RSUD Anuntaloko, PPPKAD, Dinas Perpustakaan, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim), serta instansi terkait lainnya.
Webinar mengangkat tema “The Impact Strategy: Mengubah Konten Kreatif Menjadi Gerakan Sosial yang Terukur”, yang membahas pendekatan baru dalam membangun kampanye antikorupsi melalui strategi komunikasi yang mampu memberikan dampak nyata kepada masyarakat.
Dalam pemaparannya, narasumber menjelaskan bahwa efektivitas sebuah kampanye tidak lagi hanya diukur dari tingginya jumlah penonton, tayangan, maupun interaksi di media sosial.
Keberhasilan sebuah komunikasi publik justru ditentukan oleh sejauh mana pesan yang disampaikan mampu mengubah pola pikir, membangun kesadaran, dan mendorong masyarakat untuk ikut berperan dalam menciptakan budaya antikorupsi.
Karena itu, setiap kampanye perlu dirancang berdasarkan tujuan yang jelas serta didukung pemahaman terhadap karakteristik kelompok sasaran.
Pesan yang disampaikan juga harus relevan dengan kondisi masyarakat agar lebih mudah dipahami dan mampu membangun keterlibatan publik.
Selain itu, evaluasi menjadi bagian penting dalam setiap strategi komunikasi. Melalui evaluasi, penyelenggara dapat mengetahui apakah pesan yang disampaikan benar-benar memberikan perubahan atau perlu disempurnakan agar lebih efektif.
Materi tersebut dinilai penting bagi pemerintah daerah, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi yang membuat penyebaran informasi berlangsung sangat cepat.
Di sisi lain, media digital juga menjadi ruang yang strategis untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Melalui webinar ini, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong memperoleh wawasan mengenai cara membangun komunikasi publik yang tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga mampu menggerakkan masyarakat untuk mendukung gerakan antikorupsi.
Peningkatan kemampuan aparatur dalam menyampaikan informasi diharapkan berdampak pada meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Keikutsertaan berbagai perangkat daerah dalam kegiatan tersebut juga mencerminkan bahwa upaya pencegahan korupsi harus dilakukan secara kolaboratif.
Setiap instansi memiliki peran dalam menanamkan nilai integritas, baik melalui pelayanan kepada masyarakat maupun melalui penyampaian informasi yang terbuka, edukatif, dan mudah dipahami.
Bagi Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, komunikasi publik yang efektif merupakan salah satu instrumen penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.
Melalui penyampaian informasi yang transparan dan berbasis edukasi, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Ke depan, pemerintah daerah berkomitmen terus meningkatkan kompetensi aparatur melalui berbagai kegiatan pengembangan kapasitas yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta penguatan budaya antikorupsi.
Langkah tersebut diharapkan mampu mendorong lahirnya inovasi komunikasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi sekaligus memperluas partisipasi masyarakat dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan.
Dengan memperkuat kemampuan aparatur dalam membangun komunikasi yang berdampak, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong optimistis nilai-nilai antikorupsi dapat semakin tertanam di lingkungan birokrasi maupun masyarakat. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
