Bicaranews.online – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendorong pemanfaatan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) agar lebih terarah dan selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah. Komitmen itu mengemuka dalam audiensi antara Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., dan Masyarakat Pemantau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Provinsi Sulawesi Tengah di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis (24/7/2025).
Pertemuan tersebut membahas upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengawal pelaksanaan program CSR perusahaan agar lebih tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Audiensi dipimpin Ketua Masyarakat Pemantau TJSL Sulawesi Tengah, Dr. Ir. Taslim Bahar, M.T., bersama jajaran pengurus. Gubernur didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Yoppy Patiro, S.H., M.H.
Dalam pertemuan itu, pemerintah daerah dan Masyarakat Pemantau TJSL sepakat membangun mekanisme koordinasi yang lebih kuat untuk memastikan program CSR perusahaan tidak berjalan secara terpisah, tetapi mendukung prioritas pembangunan daerah.
Menurut Anwar Hafid, dana CSR yang disalurkan perusahaan perlu diarahkan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat sehingga mampu memberikan dampak yang lebih luas terhadap peningkatan kesejahteraan.
“Perlu ada langkah konkret dan sinergi kelembagaan agar program CSR tidak berjalan sendiri-sendiri. Kita ingin ada arah kebijakan yang jelas, berdasarkan data dan kebutuhan riil masyarakat,” ujar Anwar.
Ia juga meminta Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah segera berkoordinasi dengan Masyarakat Pemantau TJSL untuk menyusun rapat kerja teknis sebagai langkah awal merumuskan arah kebijakan pelaksanaan CSR di daerah.
Rapat tersebut diharapkan menghasilkan kesepakatan mengenai sektor-sektor prioritas yang dapat didukung melalui program tanggung jawab sosial perusahaan, sehingga pelaksanaannya lebih terintegrasi dengan agenda pembangunan pemerintah daerah.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah, Yoppy Patiro, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti arahan gubernur melalui penyusunan langkah-langkah teknis bersama para pemangku kepentingan.
Menurutnya, pelaksanaan CSR selama ini masih cenderung dilakukan secara parsial oleh masing-masing perusahaan sehingga belum sepenuhnya memberikan dampak yang optimal terhadap pembangunan daerah.
“Selama ini CSR cenderung berjalan parsial. Dengan optimalisasi regulasi dan integrasi dengan RPJMD, diharapkan CSR bisa lebih tepat sasaran, berdaya guna, dan memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat,” kata Yoppy.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menilai keterlibatan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah. Selain menjadi pelengkap pembiayaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pelaksanaan CSR yang terarah juga diharapkan mampu mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di sektor lingkungan, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga pembangunan infrastruktur sosial.
Melalui penguatan koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, Pemprov Sulawesi Tengah berharap program CSR ke depan dapat dilaksanakan secara lebih akuntabel, terukur, dan selaras dengan rencana pembangunan daerah sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat.
