Bicaranews.online — Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Zulfinasran, menekankan pentingnya penguatan data dan sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Pertanahan.
Hal tersebut disampaikan Zulfinasran saat memimpin Rapat Koordinasi Program KKN Tematik Pertanahan di Ruang Rapat Sekda Parigi Moutong, Rabu (9/9/2026).
Rakor tersebut membahas kesiapan pelaksanaan KKN Tematik Pertanahan sebagai bagian dari kerja sama transformasi pelayanan pertanahan dan tata ruang di Kabupaten Parigi Moutong.
Dalam arahannya, Zulfinasran meminta pelaksanaan program dilakukan secara terarah dengan tahapan kerja, pembagian tugas, target, dan jadwal yang jelas. Setiap tahapan diharapkan dapat dipantau sehingga percepatan program dapat dilakukan secara terukur.
Menurutnya, penguatan data pertanahan menjadi salah satu aspek penting dalam program tersebut, terutama melalui pemetaan, pendataan, dan pengukuran langsung di lapangan.
Data yang dihasilkan nantinya diharapkan dapat mendukung penataan wilayah, mempercepat pendaftaran dan sertifikasi tanah, sekaligus memperkuat pengamanan aset tanah milik Pemerintah Daerah.
Karena itu, koordinasi dan sinkronisasi antarperangkat daerah diperlukan agar data pertanahan yang dimiliki dapat direkonsiliasi dan dimanfaatkan secara optimal.
Sekda juga mendorong keterlibatan perguruan tinggi dalam pelaksanaan KKN Tematik Pertanahan. Keterlibatan mahasiswa dan sumber daya akademik dinilai dapat membantu kegiatan pemetaan, pengukuran, serta pengumpulan data pertanahan di lapangan.
Dalam rakor tersebut turut dibahas kesiapan kerja sama dengan perguruan tinggi, termasuk penyelesaian Memorandum of Understanding (MoU) dan tindak lanjut melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS).
Penentuan lokasi kegiatan juga menjadi perhatian agar pelaksanaan KKN Tematik Pertanahan dapat segera berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.
Program KKN Tematik Pertanahan sendiri merupakan salah satu dari sembilan program kerja sama strategis antara Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, KPK RI, dan Kementerian ATR/BPN dalam rangka transformasi pelayanan pertanahan dan tata ruang.
Sembilan program tersebut meliputi integrasi LP2B/KP2B dengan rencana tata ruang, optimalisasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), konsolidasi tanah untuk pembangunan daerah, percepatan pendaftaran tanah, integrasi NIB-NOP, pengembangan dan pemanfaatan data Zona Nilai Tanah (ZNT), percepatan RDTR terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS), integrasi layanan pertanahan dengan Mal Pelayanan Publik (MPP), serta KKN Tematik Pertanahan.
Dalam pelaksanaannya, setiap perangkat daerah memiliki peran sesuai tugas dan kewenangannya. Rekonsiliasi data lintas sektor serta pengelompokan program berdasarkan klaster dan perangkat daerah terkait juga diperlukan untuk memperjelas pembagian tanggung jawab.
Melalui rakor tersebut, Pemkab Parigi Moutong mendorong seluruh pihak segera menindaklanjuti tahapan masing-masing program. Sinergi tersebut diharapkan dapat memperkuat pelayanan pertanahan, mendukung penataan ruang, mengamankan aset daerah, serta mengoptimalkan potensi pendapatan daerah.
Sumber: Diskominfo Kabupaten Parigi Moutong
