Bicaranews.online – Anggota DPR RI, Longki Djanggola, menilai meningkatnya belanja pegawai di Kabupaten Parigi Moutong akibat pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan konsekuensi dari kebijakan pemerintah dalam memberikan kepastian status kepada ribuan tenaga honorer.
Pernyataan tersebut disampaikan Longki usai menghadiri kegiatan reses di Desa Kampal, Kabupaten Parigi Moutong, Selasa (28/7/2026).
Menurut Longki, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berhasil mengangkat sekitar 6.000-an PPPK sesuai kemampuan keuangan daerah. Ia menilai pencapaian tersebut patut diapresiasi karena tidak semua daerah mampu melakukan hal serupa.
“Dengan kemampuan yang ada, kita bisa meloloskan sekitar 6.000-an. Kabupaten lain seperti Donggala, Sigi, dan Kota Palu ada yang belum mampu. Jadi kita patut bangga karena Parigi Moutong tidak menyisakan PPPK,” ujarnya.
Meski demikian, Longki mengakui kebijakan tersebut berdampak pada meningkatnya belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, kondisi itu merupakan risiko yang harus diterima demi memberikan kepastian kepada ribuan tenaga honorer.
“Yang penting semua sama-sama mengerti. Ini bukan untuk kepentingan satu atau dua orang, tetapi untuk kepentingan ribuan pegawai,” katanya.
Longki juga menanggapi kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat. Ia meminta pemerintah daerah tidak menyikapi kebijakan tersebut dengan menyalahkan pemerintah pusat, karena setiap kebijakan memiliki skala prioritas yang berbeda.
“Kita tidak boleh marah kepada pemerintah pusat karena efisiensi anggaran. Ada program-program yang menjadi prioritas sehingga daerah juga perlu melakukan penghematan,” jelasnya.
Terkait usulan agar pembiayaan gaji PPPK ditanggung pemerintah pusat, Longki menyatakan dukungannya. Menurutnya, usulan tersebut dapat membantu meringankan beban keuangan daerah dalam membiayai belanja pegawai.
“Oh, saya setuju. Kita meminta agar PPPK juga ditanggung oleh pemerintah pusat,” pungkasnya.
