Bicaranews.online – Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Zulfinasran Achmad, S.STP., M.A.P., memimpin pelaksanaan serah terima jabatan 18 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Senin (26/10/2026), di Aula Lantai 2 Kantor Bupati Parigi Moutong.
Zulfinasran menekankan sembilan poin utama bagi pejabat dalam menjalankan tugasnya, yakni:
- Bangun kekompakan tanpa saling menjatuhkan.
Zulfinasran menegaskan bahwa semua adalah satu kesatuan dalam Pemerintahan Kabupaten Parigi Moutong, masing-masing memiliki tugas dan fungsi yang berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama, yakni menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Ia menekankan agar tidak membangun kelompok-kelompok yang justru melemahkan organisasi, memelihara ego sektoral, merasa bahwa perangkat daerah yang dipimpin lebih tinggi, sementara perangkat daerah yang lain dianggap tidak memiliki peran yang sama.
- Loyalitas harus menjadi landasan integritas.
Zulfinasran menegaskan bahwa dalam birokrasi, loyalitas merupakan hal yang penting, namun harus memahami makna loyalitas secara benar. Loyalitas bukan berarti selalu membenarkan pimpinan. Loyalitas juga bukan berarti diam ketika melihat persoalan atau menutupi kesalahan demi menjaga kepentingan seseorang.
Ia menekankan bahwa loyalitas yang sesungguhnya adalah kesetiaan terhadap tugas, kesetiaan terhadap tanggung jawab, aturan, organisasi, dan kepentingan masyarakat.
- Jaga rahasia jabatan dan jangan salah gunakan kepercayaan.
Zulfinasran menegaskan bahwa seorang pejabat pimpinan tinggi pratama memiliki akses terhadap berbagai informasi, seperti dokumen, pembahasan kebijakan, data kepegawaian, informasi anggaran, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.
Ia menekankan agar jangan sampai informasi internal yang seharusnya dilindungi justru disebarkan secara tidak bertanggung jawab. Jangan menjadikan dokumen jabatan sebagai alat untuk menekan, mengancam, mempermalukan, bahkan sampai menjatuhkan orang lain, dan jangan pula menggunakan informasi yang diperoleh karena jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi ataupun kelompok.
- Jangan memanfaatkan jabatan, kedekatan, atau bawahan untuk kepentingan pribadi.
Zulfinasran mengingatkan bahwa jabatan memberikan kewenangan, tetapi kewenangan memiliki batas yang diatur oleh hukum, etika, dan tanggung jawab.
Ia menegaskan agar jangan menggunakan kedekatan dengan pimpinan untuk memperoleh perlakuan istimewa yang tidak semestinya dan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau pihak tertentu, jangan menjadikan bawahan sebagai alat untuk memenuhi kepentingan, dan jangan pula menggunakan kewenangan untuk menekan pegawai yang berbeda pendapat atau tidak mengikuti kepentingan pribadi.
- Tindak lanjuti arahan Bupati dengan kinerja nyata
Zulfinasran menyampaikan bahwa pada saat pelantikan beberapa waktu lalu, para pejabat telah ditekankan untuk menunjukkan kinerja dan kemampuan nyata dalam menjalankan tugas, termasuk kemampuan menerjemahkan program-program baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat ke dalam pelaksanaan pembangunan di daerah.
Ia menegaskan hal ini harus menjadi perhatian serius bagi seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang baru saja melaksanakan pelantikan.
- Jadikan pelayanan masyarakat sebagai prioritas utama
Zulfinasran menyampaikan bahwa salah satu hal terpenting yang harus selalu diingat adalah pemerintah hadir untuk melayani masyarakat, bukan membuat masyarakat kesulitan.
Ia menegaskan masyarakat datang ke kantor pemerintah dengan berbagai kebutuhan, seperti mengurus administrasi kependudukan, mengurus pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan berbagai macam pelayanan yang ada di pemerintah daerah. Mereka datang dengan harapan memperoleh kepastian, kemudahan, dan juga solusi.
“Karena itu, jangan kita biarkan masyarakat kita harus bolak-balik hanya karena menginformasikan yang tidak jelas, karena administrasi yang berbelit-belit dan mekanisme yang tidak jelas,” ujarnya.
- Tingkatkan integritas dan tanggung jawab dimulai dari diri sendiri selaku pimpinan.
Zulfinasran menyampaikan bahwa sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, tidak hanya bertanggung jawab kepada pekerjaan sendiri, tetapi juga terhadap arah kerja organisasi dan kinerja seluruh jajaran di bawah kepemimpinan. Karena itu, setiap pejabat diharapkan mampu menjadi teladan, memiliki integritas, tanggung jawab, dan juga etika kerja.
Ia menegaskan untuk tidak menuntut bawahan untuk selalu disiplin, jangan menuntut bawahan selalu berkinerja baik, apabila diri sendiri tidak memberikan contoh, jangan selalu menuntut kejujuran apabila diri sendiri tidak jujur dan tidak transparan dengan anggota, jangan menuntut loyalitas apabila diri sendiri tidak loyal kepada seluruh aturan dan juga kepada pimpinan.
“Dalam pengelolaan anggaran, pastikan setiap rupiah digunakan secara efektif, secara efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
- Membangun budaya kerja yang sehat dan berorientasi pada solusi.
Zulfinasran menyampaikan jika ada masalah, bicarakan secara terbuka melalui mekanisme yang tepat. Jika ada perbedaan pendapat, selesaikan dengan kepala dingin. Jika ada kekurangan, lakukan perbaikan secara bersama. Jika ada keberhasilan, saling memberikan apresiasi. Namun jika ada pelanggaran, lakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Ia menegaskan jangan membiarkan persoalan kecil berkembang menjadi konflik yang besar hanya karena komunikasi yang tidak berjalan dengan baik, jangan membiarkan kesalahpahaman merusak hubungan kerja sesama, dan jangan menjadikan perbedaan pandangan sebagai alasan untuk menghentikan koordinasi.
- Membuktikan amanah melalui kinerja dan hasil yang terukur.
Zulfinasran menegaskan pejabat yang baru menerima amanah segera melakukan konsolidasi internal, pelajari kondisi organisasi, evaluasi program yang sedang berjalan, dan susun langkah-langkah prioritas yang jelas dan tepat.
Pastikan program yang telah direncanakan tidak terhenti akibat pergantian pejabat, lanjutkan pekerjaan yang sudah baik, perbaiki hal-hal yang masih kurang, evaluasi program yang tidak berjalan sesuai target, dan lakukan inovasi yang benar-benar dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
Zulfinasran berharap agar setiap kepala perangkat daerah secara berkala melakukan evaluasi terhadap target kinerja, realisasi program, penggunaan anggaran, kualitas pelayanan, dan tindak lanjut atas pengaduan.
“Jangan menunggu akhir tahun untuk mengetahui bahwa suatu program tidak mencapai target. Lakukan pemantauan sejak awal, identifikasi hambatan, dan ambil langkah konkrit sesegera mungkin. Bekerjalah agar hasilnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Inilah semangat yang harus kita bangun bersama dalam pemerintahan di Kabupaten Parigi Moutong,” ujarnya.
