Bicaranews.online — Anggota DPRD Sulawesi Tengah, Rachmat Syah, mengapresiasi penindakan yang dilakukan Polda Sulteng bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulteng terhadap dugaan peredaran narkotika di Kelurahan Kayumalue, Kota Palu, Kamis (15/10/2026). Ia mendorong agar operasi tersebut ditindaklanjuti dengan pengembangan kasus dan upaya pencegahan yang berkelanjutan.
Menurut Rachmat, penindakan berulang di kawasan tersebut menunjukkan perlunya penanganan serius terhadap dugaan peredaran narkotika. Namun, upaya pemberantasan tidak cukup hanya melalui penggerebekan, melainkan harus disertai penelusuran jaringan dan proses hukum berdasarkan bukti yang cukup.
“Sebagai wakil rakyat, saya mengapresiasi langkah Polda Sulteng bersama BNNP yang kembali melakukan penindakan. Persoalan narkoba membutuhkan perhatian serius dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Kita berharap upaya ini terus berlanjut, bukan hanya saat operasi dilakukan, tetapi sampai pada upaya memutus jaringan peredarannya,” ujar Rachmat.
Dalam operasi tersebut, petugas gabungan mengamankan dua orang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan keterangan Bidhumas Polda Sulteng tertanggal 15 Oktober 2026, petugas turut menyita sejumlah barang, di antaranya empat alat isap atau bong, dua telepon seluler, tiga unit kamera pengawas (CCTV), satu timbangan digital, dan uang tunai Rp6,5 juta.
Polisi juga menyebut salah satu orang yang diamankan diduga memiliki hubungan keluarga dengan seseorang yang menjadi target operasi. Dugaan tersebut masih memerlukan pendalaman. Barang-barang yang disita juga belum dengan sendirinya membuktikan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana narkotika.
Rachmat menilai, pengembangan perkara perlu diarahkan pada penelusuran sumber pasokan dan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran. Jika ditemukan bukti yang cukup, ia meminta proses hukum dilakukan secara profesional dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Yang perlu kita dorong adalah bagaimana setiap penindakan dapat ditindaklanjuti secara serius. Jika ditemukan bukti yang cukup, proses hukum harus berjalan sesuai ketentuan. Jaringan pemasok dan pihak-pihak yang terbukti terlibat juga perlu ditelusuri agar penanganannya tidak berhenti pada orang-orang yang ditemukan di lokasi,” katanya.
Selain penegakan hukum, Rachmat mendorong penguatan pencegahan melalui kerja sama aparat, pemerintah daerah, BNN, dan masyarakat. Langkah tersebut dapat dilakukan melalui edukasi bahaya narkotika, pengawasan lingkungan, akses rehabilitasi bagi orang yang membutuhkan, serta pembinaan generasi muda melalui pendidikan, olahraga, dan kegiatan produktif.
Ia juga mengingatkan agar penanganan kawasan yang menjadi sasaran operasi tidak menimbulkan stigma terhadap seluruh warga yang tinggal di wilayah tersebut. Menurutnya, tindakan individu yang diduga melanggar hukum harus dibedakan dari kehidupan masyarakat secara keseluruhan.
“Jangan sampai masyarakat di suatu kampung dicap sama hanya karena ada dugaan aktivitas peredaran narkoba di lingkungannya. Kita harus membedakan pihak yang terbukti melakukan tindak pidana dengan warga yang ingin hidup aman dan bebas dari narkoba. Masyarakat perlu dirangkul, dilindungi, dan diberi ruang untuk ikut menjaga lingkungannya,” ujarnya.
Rachmat menambahkan, DPRD memiliki kepentingan mendorong kebijakan dan program pemerintah yang mendukung perlindungan masyarakat dari ancaman narkotika. Karena itu, penegakan hukum perlu berjalan beriringan dengan pencegahan dan rehabilitasi agar upaya pemberantasan tidak berhenti pada operasi sesaat.
Ia berharap koordinasi Polda Sulteng, BNNP, pemerintah daerah, dan masyarakat terus diperkuat untuk menekan peredaran narkotika serta mencegah bertambahnya korban penyalahgunaan.
“Harapan kita, Palu dan Sulawesi Tengah semakin terlindungi dari ancaman narkoba. Aparat terus bekerja secara profesional, pemerintah memperkuat pencegahan dan rehabilitasi, sementara masyarakat ikut menjaga lingkungan. Pemberantasan narkoba membutuhkan kerja bersama dan komitmen yang berkelanjutan,” tutupnya.
