Bicaranews.online – Wakil Bupati Parigi Moutong H. Abdul Sahid membacakan sambutan Bupati dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Parigi Moutong terkait laporan Badan Anggaran atas penyesuaian hasil evaluasi Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Senin (13/10/2026).
Rapat yang berlangsung di ruang sidang DPRD Kabupaten Parigi Moutong tersebut merupakan bagian dari Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027. Kegiatan itu dihadiri pimpinan dan anggota DPRD, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta insan pers.
Dalam sambutan yang dibacakannya, Abdul Sahid menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran, yang telah membahas penyesuaian Raperda Perubahan APBD 2026 berdasarkan hasil evaluasi gubernur.
Menurutnya, pembahasan perubahan APBD tidak hanya berkaitan dengan penyesuaian angka dalam dokumen anggaran, tetapi juga memastikan anggaran digunakan untuk mendukung pelayanan masyarakat dan memenuhi prioritas pembangunan daerah.
“Pembahasan terhadap Rancangan Perubahan APBD merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tidak hanya berkaitan dengan penyesuaian angka-angka dalam dokumen anggaran, tetapi juga merupakan upaya kita bersama untuk memastikan pengelolaan anggaran perubahan benar-benar difokuskan kepada pelayanan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah,” ujar Abdul Sahid saat membacakan sambutan Bupati.
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyatakan menerima hasil penyesuaian evaluasi gubernur terhadap Raperda Perubahan APBD 2026 yang disampaikan Badan Anggaran DPRD untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan anggaran perubahan tahun berjalan.
Dalam sambutan tersebut, pemerintah daerah juga menyoroti keterbatasan kemampuan keuangan daerah yang dinilai belum ideal untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Luas wilayah dan jumlah penduduk Kabupaten Parigi Moutong menjadi tantangan tersendiri dalam memenuhi kebutuhan pembangunan.
Karena itu, pengelolaan anggaran perlu dilakukan dengan mengutamakan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan skala prioritas.
“Penyelenggaraan pemerintahan harus terlaksana dengan
