Bicaranews.online – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mendorong penguatan layanan kesehatan, khususnya dalam upaya memperluas deteksi dini Tuberkulosis (TB) dan mengatasi ketimpangan distribusi tenaga kesehatan (nakes) di wilayah tersebut.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Zulfinasran, saat menghadiri rapat kunjungan kerja Wakil Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Kesehatan, dan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Sabtu (22/8/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus menyampaikan langkah Kementerian Kesehatan untuk memperluas deteksi dini TB di Sulawesi Tengah melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG) khusus TB.
Program tersebut akan dilaksanakan di 508 lokasi yang tersebar di 13 kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah. Secara nasional, CKG khusus TB disiapkan di 53.335 titik sebagai upaya meningkatkan penemuan kasus TB.
Wamenkes menyebut program tersebut menyasar masyarakat secara langsung dengan target 100 orang dalam setiap kegiatan. Pemerintah juga menyiapkan dukungan operasional sebesar Rp7,5 juta per kegiatan serta membuka peluang keterlibatan pihak swasta dan perguruan tinggi dalam edukasi.
“Setiap kegiatan menyasar 100 orang. Kami juga menyiapkan anggaran operasional Rp7,5 juta per kegiatan dan membuka ruang pelibatan swasta serta perguruan tinggi untuk edukasi,” ujar Benjamin.
Menanggapi program tersebut, Zulfinasran menyampaikan kondisi yang dihadapi Parigi Moutong dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Kabupaten Parigi Moutong memiliki wilayah yang membentang dengan garis pantai sekitar 510 kilometer serta ditopang tiga rumah sakit, yakni RSUD Anuntaloko, RSUD Raja Tombolotutu dan RS Buluye Napoae. Namun, daerah tersebut masih menghadapi persoalan ketimpangan distribusi tenaga kesehatan.
Menurut Zulfinasran, salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian adalah kecenderungan tenaga kesehatan mengajukan mutasi ke wilayah perkotaan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Parigi Moutong mengusulkan dua langkah kepada Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Pertama, dukungan pembangunan rumah dinas atau asrama bagi tenaga kesehatan di wilayah terpencil. Fasilitas hunian tersebut dinilai dapat membantu meningkatkan daya tarik penempatan nakes di daerah yang jauh dari pusat perkotaan.
Kedua, penerapan sistem rolling atau rotasi tenaga kesehatan secara berkala. Melalui sistem tersebut, tenaga kesehatan dapat ditempatkan di wilayah berbeda dalam periode tertentu, misalnya satu hingga dua tahun, sehingga pemerataan pelayanan dapat dilakukan tanpa harus bergantung pada pengajuan mutasi permanen.
Persoalan pemerataan nakes dinilai semakin penting karena Parigi Moutong merupakan salah satu daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Sulawesi Tengah. Di sisi lain, capaian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) di daerah tersebut masih berada di angka sekitar 40 persen.
Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menyambut baik masukan dari Pemkab Parigi Moutong. Ia meminta seluruh bupati dan wali kota melakukan inventarisasi terhadap berbagai persoalan kesehatan di daerah masing-masing.
“Ibu Wakil Gubernur akan mendampingi langsung ke Jakarta untuk menghadap Pak Dirjen guna menjemput peluang program pembangunan puskesmas dan RSUD dari Presiden. Khusus penanganan TB, saya minta setiap kabupaten/kota membentuk Satgas TB untuk memperketat monitoring,” tegas Anwar.
Penguatan deteksi dini TB dan pemerataan tenaga kesehatan diharapkan dapat berjalan beriringan. Dengan dukungan program pemerintah pusat serta koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, akses pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah terpencil diharapkan semakin merata.
