Bicaranews.online – Mahasiswa Universitas Tadulako (Untad) menggelar aksi demonstrasi di Tugu Titik Nol Kota Palu, Rabu (28/10/2026), dengan mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional serta mengevaluasi transfer ke daerah (TKD), termasuk pembagian dana bagi hasil (DBH) untuk Sulawesi Tengah.
Aksi yang bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda itu dikoordinasikan Miftahul Fath, Ketua BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Untad. Massa menilai penanganan karhutla dan kebijakan fiskal pusat-daerah perlu mendapat perhatian lebih besar karena berkaitan dengan perlindungan masyarakat dan pemerataan pembangunan.
“Pemuda hari ini marah. Pemuda menuntut haknya, hak orang tuanya, hak masyarakatnya, hak gurunya, hak petaninya, hak buruh, dan hak seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Miftahul.
Aksi tersebut melibatkan mahasiswa dari berbagai fakultas di Untad serta sejumlah elemen masyarakat, termasuk lembaga pers mahasiswa (LPM). Panitia memperkirakan jumlah peserta awalnya berkisar 150–200 orang, tetapi massa yang hadir diperkirakan melampaui 200 orang hingga sekitar 300 orang.
Dalam aksinya, mahasiswa mendesak pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional. Mereka menginginkan penanganan kebakaran hutan dan lahan mendapat respons lebih kuat dari pemerintah pusat, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
Selain persoalan lingkungan, massa menyoroti kebijakan transfer ke daerah yang dinilai berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah daerah membiayai pembangunan dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Mahasiswa juga mendorong evaluasi pembagian DBH untuk Sulawesi Tengah melalui revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah. Mereka meminta pengaturan pembagian pendapatan antara pemerintah pusat dan daerah ditinjau agar lebih mencerminkan kebutuhan pembangunan serta memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat.
Menurut tuntutan massa, optimalisasi TKD dan DBH diperlukan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, terutama dalam mendukung pelayanan publik di sektor pendidikan, kesehatan, dan akses pangan. Namun, perubahan besaran transfer maupun formula pembagian DBH tetap harus dibahas sesuai ketentuan fiskal dan peraturan perundang-undangan.
Mahasiswa turut menyampaikan sejumlah tuntutan lain, di antaranya meminta evaluasi proyek strategis nasional (PSN), mendesak pembubaran Danantara, menolak militerisme di ranah sipil, serta mendorong keterlibatan pemuda dalam mengawasi kebijakan pemerintah.
Aksi tersebut juga menjadi bagian dari evaluasi mahasiswa terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Dalam orasi, massa menyampaikan kritik terhadap struktur pemerintahan dan pengaruh militer dalam kehidupan sipil.
Demonstrasi berlangsung hingga sekitar pukul 18.00 Wita dengan pengawalan aparat kepolisian. Setelah menyampaikan aspirasi, massa membubarkan diri secara teratur.
Melalui aksi pada momentum Hari Sumpah Pemuda itu, mahasiswa berharap pemerintah menindaklanjuti tuntutan terkait penanganan karhutla dan kebijakan transfer ke daerah. Mereka juga meminta agar kebijakan pemerintah lebih memperhatikan perlindungan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan kebutuhan daerah.
